
TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau segera memusnahkan logistik Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui proses lelang yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal itu dilakukan setelah selesainya semua masa tahapan Pilkada.
Proses itu dilakukan untuk memastikan logistik Pemilu yang telah digunakan, baik yang terpakai maupun tidak terpakai, dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Disampaikan Ketua KPU Berau, Budi Harianto, kertas suara dan segala bentuk logistik Pemilu lainnya, baik yang telah digunakan dalam proses pemilihan maupun yang tidak digunakan, berstatus sebagai arsip negara.
“Saat ini, logistik tersebut berada di gudang KPU Berau, yang terletak di Jalan Durian III, Kecamatan Tanjung Redeb,” ujarnya.
Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, ia menjelaskan logistik tersebut akan dimusnahkan melalui lelang yang dikelola oleh kantor lelang negara, dalam hal ini KPKNL.
“Logistik itu statusnya sebagai arsip negara, dan akan dilelang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan,” lanjutnya.
Proses lelang ini nantinya akan terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk mengambil logistik Pemilu yang akan dilelang. Tahapan lelang ini hanya bisa dilaksanakan setelah Pilkada selesai sepenuhnya.
“Tahapan lelang ini seharusnya dilakukan setelah Pilkada ini selesai,” imbuhnya.
Namun, pelaksanaan lelang diungkapkannya tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh KPU Berau. Proses ini harus melalui koordinasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta KPKNL.
Budi menjelaskan, untuk memastikan pemusnahan logistik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tepat, koordinasi yang sistematis perlu dilakukan, termasuk dalam hal penjadwalan dan pemeriksaan ulang.
“Proses pemusnahan harus dilakukan tersistem, mulai dari penjadwalan dan pengecekan ulang,” kata Budi.
“Semua prosedur ini harus dipastikan terpenuhi untuk menjamin kelancaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” sambungnya.
Lebih lanjut, tahapan ini disebutnya memang membutuhkan koordinasi yang teliti agar seluruh proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
“Karena proses ini harus terkoordinasi dengan baik. Mereka harus menjadwalkan dan mengecek lagi semua langkah. Semua itu ada prosedurnya,” pungkasnya.(aky/arp)



