Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gas Subsidi Salah Sasaran? Diskoperindag Berau Gencarkan Sidak!

B
Penulis: Beraupost❯
ILUSTRASI: Selain penyedia, Diskoperindag Berau juga berencana memantau pengguna LPG 3 kg, untuk memastikan distribusi tepat sasaran. (IZZA/BP)
ILUSTRASI: Selain penyedia, Diskoperindag Berau juga berencana memantau pengguna LPG 3 kg, untuk memastikan distribusi tepat sasaran. (IZZA/BP)

TANJUNG REDEB – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada penyedia Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi hingga pengguna.


Advertisement

Langkah ini diambil untuk memastikan gas bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak berhak.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Usaha Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi mengatakan, pihaknya berencana melakukan sidak secara rutin terhadap pelaku usaha yang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.

"Jadi tidak hanya kepada penyedia, tetapi juga pengguna LPG 3 kg," ucapnya, belum lama ini.

Advertisement

Sidak itu, ditegaskannya menindaklanjuti informasi masih ada pelaku usaha besar yang menggunakan LPG bersubsidi. Padahal gas tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, petani, nelayan, dan usaha mikro.

"Kami akan melakukan sidak secara kontinyu atau reguler. Usaha besar seperti hotel, penginapan, dan restoran dilarang keras menggunakan LPG 3 kg," tegasnya.

Dalam sidak nanti, pihaknya akan memeriksa asal pembelian LPG bersubsidi bagi pelaku usaha yang tidak berhak. Jika terbukti membeli dari pangkalan, maka nama pembeli tersebut akan dicoret dari daftar pelanggan di pangkalan tersebut.

Advertisement

"Kami akan tanya mereka beli di mana. Ini untuk mencegah praktik kucing-kucingan yang merugikan kelompok yang berhak," jelasnya.

Lebih lanjut, meskipun usaha mikro diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, ada ketentuan batas pemakaian yang harus dipatuhi. Usaha mikro dilarang menimbun LPG dalam jumlah besar, mereka tetap akan dikenakan sanksi.

"Ada ketentuannya. Kalau sampai menyimpan 40 tabung di rumah, itu salah. Kalau memang habis baru beli," katanya.

Pihaknya juga akan menyesuaikan sidak dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki pelaku usaha. Jika usaha tersebut terdaftar sebagai mikro, maka penggunaan LPG 3 kg diperbolehkan, selama tidak melanggar ketentuan penimbunan.

Bahkan, pemerintah mendukung usaha mikro, karena diharapkan mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun, pelaku usaha mikro yang sudah memiliki omzet tinggi diharapkan beralih menggunakan LPG nonsubsidi, seperti tabung 5,5 kg atau 12 kg.

"Tujuan utama pemerintah mendukung usaha mikro adalah untuk memperbanyak penyerapan tenaga kerja, jangan sampai monopoli penggunaan gas subsidi," tuturnya.

Dirinya berharap distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Berau semakin tepat sasaran, supaya masyarakat yang benar-benar berhak dapat menikmati manfaat subsidi dari pemerintah.

Salah seorang ibu rumah tangga di Tanjung Redeb, Aminah, berharap persoalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Berau dapat diselesaikan. Pun sidak yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuat distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran.

"Jangan sampai yang tidak berhak justru menikmati gas bersubsidi," singkatnya. (*/aja/arp)

 

 

 

Advertisement
Editor : Nurismi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer