Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Dana Kampung Tak Terpengaruh Efisiensi, Ini Kata DPMK Berau

B
Penulis: Beraupost❯
ILUSTRASI: Tidak terpengaruhnya pemangkasan anggaran membuat DPMK Berau meminta agar pemanfaatan anggaran kampung digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, selain untuk infrastruktur fisik. (IZZA/BP)
ILUSTRASI: Tidak terpengaruhnya pemangkasan anggaran membuat DPMK Berau meminta agar pemanfaatan anggaran kampung digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, selain untuk infrastruktur fisik. (IZZA/BP)

TANJUNG REDEB - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memastikan bahwa anggaran dana kampung tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.


Advertisement

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kampung DPMK Berau, Agus Salim menegaskan bahwa alokasi Anggaran Dana Kampung (ADK) maupun Dana Desa (DD) tetap digunakan sebagaimana tahun sebelumnya.

"Dana Desa sudah memiliki aturan jelas terkait skala prioritas penggunaannya," ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam penggunaan Dana Desa adalah penanganan stunting dan penguatan ketahanan pangan.

Advertisement

Kampung-kampung di Berau diharapkan dapat mengembangkan kegiatan yang menjadi sumber pangan, baik dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada maupun membuka lahan baru.

"Dana Desa sudah diatur secara spesifik, sementara ADK didasarkan pada hasil musyawarah kampung. Dalam pengelolaannya, tetap mengacu pada penyelenggaraan bidang di kampung," tambahnya.

Untuk ketahanan pangan tersebut, kampung diharapkan membuat kegiatan yang sifatnya menajdi sumber pangan. Baik pada lahan yang sudah eksisting atau membuka lahan yang dapat menjadi sumber ketananan pangan.

Advertisement

"Program ketahanan pangan juga bisa berupa pelatihan atau pengadaan benih atau pupuk," sebutnya.

Pihaknya telah meminta camat dan kepala kampung untuk memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan, guna memastikan pemanfaatan Dana Desa tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Namun, Agus menegaskan bahwa keputusan tertinggi dalam menentukan skala prioritas tetap berada di tangan pemerintah kampung melalui musyawarah masyarakat.

Dirinya meminta pemerintah kampung untuk pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan Dana Desa dan ADK.

Sayangnya, persentase pemanfaatan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih relatif kecil dibandingkan pembangunan fisik.

"Kami berharap setiap tahun ada program pemberdayaan masyarakat yang lebih ditingkatkan. Kampung harus memahami potensi yang bisa dikembangkan, misalnya dalam sektor perikanan atau pertanian," tuturnya.

Jika kampung memiliki potensi perikanan, maka program pemberdayaan bisa diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sektor tersebut. (*/aja/hmd)

Advertisement

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Titik Panas Terbanyak di Kaltim, Pemkab Berau Minta Sektor Swasta Bantu Penanganan Karhutla

Titik Panas Terbanyak di Kaltim, Pemkab Berau Minta Sektor Swasta Bantu Penanganan Karhutla

Bupati Berau Sri Juniarsih soroti 277 titik panas dan minta dukungan BBM serta armada perusahaan.

Cegah Korupsi Dana Desa, Wabup Gamalis Buka Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa Bagi Aparatur Kampung

Cegah Korupsi Dana Desa, Wabup Gamalis Buka Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa Bagi Aparatur Kampung

Pemerintah kampung diimbau proaktif konsultasi ke Kejaksaan Negeri Berau demi cegah masalah hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer