Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

100 Kampung Berau Menjerit, PSS Tinggal 12 Orang

B
Penulis: Beraupost❯
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu

TANJUNG REDEB - Efek pelarangan pengangkatan tenaga honorer yang diterapkan oleh pemerintah pusat, pengaruhi program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, yakni Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) di Kabupaten Berau.


Advertisement

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu menyampaikan, popgram PSS merupakan salah satu program unggulan dari kepala daerah dan sangat penting untuk mendampingi setiap kampung.

Sigap ini juga menjadi bagian dari program unggulan pasangan petahana, yang berhasil memenangkan Pilkada 2024. Namun, pihaknya masih melihat bagaimana perkembangan program ini ke depannya.

Dijelaskannya, pendanaan gaji bagi para PSS yang selama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlakukan sama seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini membuat status mereka tergantung pada kebijakan yang ada.

Advertisement

"Mereka (PSS,red) yang masa kerjanya di bawah dua tahun tidak lagi diperpanjang kontrak kerjanya," ungkapnya, Senin. (3/2).

Meskipun demikian, pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I, ada 12 orang yang dapat mengikuti seleksi dan berhasil lolos.

Membuat jumlah sigap saat ini hanya 12 orang dari 100 kampung yang ada. Beberapa di antaranya merupakan koordinator camat (Korcam), fasilitator camat (Fascam) ditempatkan di lokasi-lokasi seperti Pulau Besing, Tabalar dan sebagainya.

Advertisement

"Mereka mengisi formasi di kecamatan dengan anggaran gaji yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kecamatan," bebernya.

Lanjutnya, untuk seleksi PPPK tahap II ada 39 orang yang berkesempatan untuk mendaftar. Namun, keputusan untuk mendaftar adalah hak pribadi masing-masing orang, dan dirinya hanya memberikan arahan saja.

"Kami mengimbau agar mereka yang masih bersedia menjadi Pejuang Sigap untuk mendaftar PPPK. Sedangkan, yang lain belum genap dua tahun bekerja, sehingga tidak bisa mendaftar karena aturan," jelasnya.

Hal ini dilakukan agar Pemkab Berau tidak terkena sanksi akibat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (*/aja/hmd)

Advertisement

Artikel Terkait

Titik Panas Terbanyak di Kaltim, Pemkab Berau Minta Sektor Swasta Bantu Penanganan Karhutla

Titik Panas Terbanyak di Kaltim, Pemkab Berau Minta Sektor Swasta Bantu Penanganan Karhutla

Bupati Berau Sri Juniarsih soroti 277 titik panas dan minta dukungan BBM serta armada perusahaan.

Gandeng Kejaksaan, Pemkab Berau Perkuat Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Terlantar

Gandeng Kejaksaan, Pemkab Berau Perkuat Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Terlantar

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas tegaskan komitmen menjamin identitas kependudukan hingga akses pendidikan anak.

Dorong Kemandirian Ekonomi Kampung, Pemkab Berau Perkuat Kapasitas Manajerial Pengurus BUMK

Dorong Kemandirian Ekonomi Kampung, Pemkab Berau Perkuat Kapasitas Manajerial Pengurus BUMK

Asisten I Setkab Berau Hendratno minta pengurus BUMK membaca peluang pasar dan kelola usaha profesional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer