Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peluang Emas bagi UMKM Berau, Bebas Utang, Maju Usaha

B
Penulis: Beraupost❯
Kabid Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Hidayat Sorang
Kabid Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Hidayat Sorang

TANJUNG REDEB – Program penghapusan utang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat nasional diharapkan dapat segera direalisasikan di Kabupaten Berau.


Advertisement

Langkah ini diinisiasi untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan finansial dalam melanjutkan aktivitas usahanya akibat beban utang yang tersendat.
Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hidayat Sorang, menyatakan pentingnya pelaksanaan program ini di daerah. Menurutnya, manfaat program ini perlu dirasakan hingga ke pelosok, termasuk bagi pelaku UMKM di Berau yang selama ini menghadapi kendala pembayaran utang.

"Saya mendengar dari salah satu perbankan bahwa ada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan melunasi utang. Program ini sangat penting untuk memberikan peluang baru bagi mereka memperbaiki kondisi usahanya," ujarnya kepada awak media ini.
Namun, Hidayat juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) atau regulasi rinci dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur dan teknis pelaksanaannya.
Ia menambahkan, meski program ini bertujuan meringankan beban pelaku UMKM, tidak semua utang dapat dihapus. Data pelaku usaha yang memenuhi kriteria akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diusulkan ke kementerian. "Kami sudah mendatangi kementerian dan bertanya mengenai hal ini. Jika petunjuk teknis sudah diterima, kami akan segera mengusulkan data UMKM di Berau yang layak mendapatkan program ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan bahwa program penghapusan utang ini tidak hanya meringankan beban pelaku UMKM, tetapi juga menjadi peluang bagi mereka untuk memulai kembali aktivitas usaha yang sempat terhenti. 
Dikutip dari Jawapost.com Kebijakan penghapusan piutang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa bagi UMKM yang telah dihapus tagih utangnya bisa dapat mengakses kembali pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Meskipun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua UMKM, hanya yang memenuhi kriteria dan syarat dalam PP 47/2024.

“Pengusaha UMKM ini setelah keluar dari utang itu bisa akses pembiayaan lagi. Analogi saya, mereka punya nyawa lagi yang sebelumnya terkunci di blacklist. Ini mereka diberi kesempatan kedua,” ujar Maman di Jakarta belum lama ini.
Dalam menindaklanjuti PP 47/2024, terdapat beberapa yang perlu dilakukan. Pertama, pendataan kredit macet UMKM, khususnya bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta industri mode/busana dan kuliner. Terkait pendataan, Maman menyebutkan bahwa proses ini sudah dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)Kedua, kebijakan penghapusan piutang macet pada bank BUMN berlaku untuk waktu enam bulan terhitung sejak berlakunya PP tersebut, sehingga perlu langkah cepat dan strategis untuk melaksanakannya.
Ketiga, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga perlu koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himbara sebagai pemberi kredit.Keempat, perlu dibentuk tim bersama yang terdiri dari para stakeholder terkait. “Pembentukan tim untuk koordinasi, karena data banyak dan tersebar, ini kami sinkronkan,” ucap Maman (aky/jpg/hmd)

Advertisement
Editor : Nurismi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer