Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usai Pemilu, Saatnya Bersatu

M

Rahmatullah, M.A.
Rahmatullah, M.A.


Advertisement

Penulis: Rahmatullah, M.A


 

28 November 2024, sehari setelah negeri ini melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum serentak se-Indonesia. Total ada 545 daerah dengan rinci 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Di antara 415 kabupaten itu, Berau menjadi salah satunya.

Rangkaian penyelenggaraan pemilu pun sudah dilaksanakan, mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan. Saat ini warga menyaksikan penghitungan yang masih berlangsung secara berkala di setiap tingkatan hingga nantinya diputuskan pada sidang pleno KPU Kabupaten Berau.

Advertisement

Pilkada di Berau menjadi menarik karena masyarakat hanya diberikan dua pasangan calon. Imbasnya, polarisasi sangat kuat terasa antara pendukung pasangan calon (paslon) 01 sebagai penantang melawan 02 pasangan petahana. Dalam kontestasi demokrasi, rivalitas tak selamanya negatif ketika literasi masyarakat sudah konstruktif.

Contohnya pemilu di Amerika sana yang selalu menghadirkan dua paslon dari Partai Demokrat dan Republik. Saling kritik tajam adalah hal yang biasa dalam suasana demokrasi yang sudah maju. Justru demokrasi akan makin berkualitas ketika ada dinamika pro dan kontra. Jika semua berkoalisi dan tidak ada oposisi yang seimbang, maka itulah awal demokrasi menjadi tumbang.

Lantas bagaimana dengan pemilu di bumi Batiwakal? Sebagai warga, kita bisa melihat kontestasi dari debat yang berlangsung hingga kampanye di masyarakat. Dua hal yang tampak adalah polarisasi serta silent voters yang tinggi. Polarisasi memang tak dapat dihindarkan bagi pilkada yang hanya menghadirkan dua calon. Hal itu juga tidak sepenuhnya negatif, jika debatnya berdasarkan gagasan, bukan tendensi personal.

Advertisement

Namun peran silent voters ini juga penting untuk diperhatikan. Dalam survei Indikator yang dilakukan periode 3-13 November 2024, pasangan penantang Madri Pani-Agus Wahyudi mendapat suara 28.9%. Sedangkan pihak petahana Sri Juniarsih-Gamalis unggul 44.6%. Catatan pentingnya adalah 26.5% responden memilih tidak tahu atau merahasiakan pilihannya. Kelompok inilah yang disebut swing voters atau silent voters. Kehadiran mereka penting karena tidak terbaca dalam tataran survei yang berlangsung.

Berdasarkan hasil quick count, perbedaan suara kedua paslon amat tipis. Bahkan di media sosial kita melihat kedua pasangan sudah mewartakan kemenangan. Tentu berdasarkan hasil hitung masing-masing. Proyeksinya akan berbeda jika perbedaan suara kedua calon terpaut jauh seperti yang terjadi pada tahun 2020 silam.

Karenanya meski pilkada sudah usai, tetapi ‘pertarungan’ belum selesai. Lantas sebagai masyarakat Berau dan pendukung salah satu paslon, apa yang bisa dilakukan?

Pertama, pahami bahwa hasil hitung cepat bukanlah keputusan resmi. Kita perlu bersabar menunggu real count dari KPU. Dengan semangat ini, gegap gempita yang dilakukan oleh kedua pendukung perlu ditahan. Sebab sampai KPU mengetuk palu hasil pemilihan, belum ada bupati definitif yang akan meneruskan kepemimpinan.

Harapan yang sama perlu disampaikan oleh kedua paslon. Kebijaksanaan dan kedewasaan paslon dalam berpolitik akan terlihat dari bagaimana menghadapi hasil pemilu. Setiap paslon dan pendukung boleh berbangga dan bersyukur dengan hasil hitungan yang mereka lakukan, tapi jangan berlebihan. Sebab segregasi kedua paslon masih tegang, apalagi jika keduanya mengklaim menang. 

Kedua, bagi para pendukung, bisa mulai berpindah, move on dengan kubu 01 dan 02 menuju sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Bahwa politik itu hanyalah alat mewujudkan persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini penting untuk digaungkan.

Kesadaran berpolitik yang selama ini dikampanyekan, rasanya masih sebatas politik praktis. Kita harus menyalurkan suara dan jangan golput. Ini adalah bagian dari politik praktis. Tentu tidak keliru. Tapi jangan sampai kesadaran dan pemahaman kita terhadap politik berhenti pada praktisisme. Jika ini yang terjadi, maka khawatir justru terjebak pada pragmatisme politik. Pilihan bukan lagi berdasarkan visi-misi, tetapi yang paling banyak berbagi materi. Muncullah istilah politik transaksional.

Karenanya politik praktis harus digeser menuju substansi dari politik. Apa tujuan berpolitik? Untuk mencapai keteraturan hidup. Secara sederhana, ketika ada 2-3 orang berjalan, mereka butuh pemimpin yang mengarahkan perjalanan. Ini adalah bagian dari politik.

Apalagi dalam komunitas masyarakat komunal yang beragam, orang butuh pemimpin. Masyarakat butuh kebijakan agar kehidupan tidak kebablasan menggunakan hukum rimba. Sehingga sebenarnya tujuan politik itu mulia, sayangnya politisi sering membajaknya. Politik keadaban inilah yang perlu dikampanyekan usai pilkada. Bahwa usai pemilihan, kita harus menjunjung tinggi persatuan. Ada yang menang dan kalah itu hal yang biasa.

Setelah ada keputusan resmi, yang menang mendapat amanah dan masyarakat pun harus mengawal kebijakan pemimpin demi Berau yang lebih baik. Ini poin ketiga yang perlu dilakukan. Pemilih cerdas bukan hanya selesai dengan menggunakan suara, tetapi juga yang menemani dan mengawasi pemimpin untuk tetap konsisten membuat rakyat sejahtera.

Terlebih saat ini semua janji manis kampanye terekam dalam jejak digital. Lebih mudah bagi masyarakat untuk menagih tawaran politik sang pemimpin. Begitu pula pihak yang kalah dapat dengan legowo menerima realita sembari berdiri bersama rakyat mengawal pemerintahan yang baru. Oposisi sama terhormatnya dengan mereka yang mengeksekusi. Kalau kinerja ini bisa dilakukan, tentu demokrasi di Kabupaten Berau memberikan angin segar perubahan.

Poin keempat, siapa pun kita, perlu berkontribusi secara positif bagi kemajuan bumi Batiwakal. Pilkada ini dapat menjadi titik balik bagi kita untuk menatap Berau yang lebih baik. Berkolaborasi dengan pemerintah yang akan datang, kita sumbangkan energi dan kemampuan untuk daerah penyangga IKN paling utara ini.

Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih, itulah cerminan masyarakat. Inna thibaa’a al-ra’iyyah natiijah thibaa’ al-muluk, karakter penguasa adalah cerminan dari tabiat rakyat, demikian nasihat Imam Al-Ghazali. Apa yang beliau sampaikan ratusan tahun silam, masih relevan sampai saat ini. Sembari kita menata kualitas demokrasi daerah ini, kita pun perlu berbenah dengan kualitas literasi masyarakat.

Ada banyak PR yang perlu dibenahi bagi siapa pun yang kelak memimpin Berau. Karenanya jangan biarkan pemimpin bekerja sendiri, tetapi kita semua perlu turun membantu sekaligus mengingatkan agar pemimpin tetap berada di jalan yang benar. Kolaborasi inilah yang akan melahirkan kemajuan bagi bumi batiwakal.

Sebagaimana istilah batiwakal yang berasal dari bahasa Arab, bertawakal, menyerahkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Falsafah batiwakal ini juga perlu kita lakukan dalam menanti keputusan resmi KPU. Semua sudah dilakukan secara maksimal, saatnya batiwakal. (*)

 

*) Rahmatullah, M.A, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Menuju Pilkada Mendatang, Sejumlah Nama Tokoh Politik Berau Mulai Mencuat di Publik

Menuju Pilkada Mendatang, Sejumlah Nama Tokoh Politik Berau Mulai Mencuat di Publik

Meski Pilkada masih tiga tahun, obrolan warung kopi di Berau mulai ramai bahas peluang para tokoh.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer