
TANJUNG REDEB – Fasilitas mangrove Tanjung Batu bakal direhabilitasi total, dengan anggaran Rp 2,7 miliar. Anggaran itu berasal dari Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBH-DR).
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Samsiah Nawir menyampaikan, rehabilitasi tersebut mengakomodir peningkatan fasilitas dasar. Prosesnya pun masih dalam tahap koordinasi dengan camat, kampung dan pihak keamanan.
“Rencananya, pekan depan sudah mulai dilakukan rehab tersebut,” ungkapnya.
Anggaran DBH-DR dijelaskannya karena dari hutan harus kembali ke hutan, sehingga di Disbudpar Berau jelas menyasar ke rehabilitasi mangrove.
Adapun yang akan dibangun di mangrove Tanjung Batu adalah penataan pintu masuk, landmark, plaza pelataran, toilet, kios kuliner, mini office dan kursi meja kuliner dan jalur tracking.
“Untuk ukuran pastinya masih menunggu adendum. Paling lama satu minggu sudah bisa dimulai pekerjaan tersebut,” terangnya.
Lanjutnya, usulan rehabilitasi mangrove tersebut sudah beberapa kali disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan ataupun langsung ke Disbudpar.
“Target kami hingga akhir Desember nanti pekerjaan mangrove ini sudah selesai,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menuturkan, sisa DBH-DR yang dapat digunakan di tahun ini sebesar Rp13,420,349,514 dan sesuai dengan Surat Bupati Berau Nomor: 500/900BAP-Eko/VIII/2024 tanggal 5 Agustus perihal Penetapan alokasi DBH-DR Kabupaten Berau tahun anggaran 2024.
Anggaran tersebut diserahkan kepada 4 OPD yakni, DLHK Berau Rp 1,4 miliar, DPUPR Berau Rp 5,3 miliar, BPBD Berau Rp 2,9 miliar dan Disbudpar Rp 3,7 miliar.
Pelaksanaan DBH-DR tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat dari PMK No 216/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH-DR, dan selanjutnya untuk penentuan kegiatan strategis daerah, sudah ditentukan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Sisa DBH-DR untuk kegiatan strategis daerah, dalam hal ini sesuai dengan kewenangan daerah.
“Output dari optimalisasi pemanfaatan ini terkait peningkatan tutupan hutan dan lahan menjadi target yang harus terwujud, serta menjadi pembeda antara sebelum dan setelah adanya intervensi dana DBH-DR,” jelasnya.
Jika merujuk pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Berau adalah “Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan”. (*/aja/arp)



