
TANJUNG REDEB – Dalam menjaga keamanan dalam praktik politik uang. Gerakan Anti Politik Uang (GAPU) Berau menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara GAPU Berau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketua Harian GAPU Berau, Supriadi, mengungkapkan bahwa organisasi ini akan mengambil langkah aktif dalam mencegah dan menangani praktik politik uang sepanjang tahapan Pilkada.
“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dan memastikan setiap suara dihargai tanpa pengaruh uang,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, GAPU dan Bawaslu merumuskan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif politik uang. Mereka sepakat memperkuat kerja sama dalam pengawasan serta mempercepat penanganan laporan pelanggaran.
“Kami berharap, melalui koordinasi ini, masyarakat bisa lebih sadar akan pentingnya memilih berdasarkan kualitas pemimpin, bukan iming-iming materi. Ini langkah penting menuju pemilu yang bersih dan transparan,” tambahnya.
Adanya hal tersebut juga menjadi perhatian dari Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Berau, Natalis Wada, menurutnya kehadiran lembaga dan komunitas yang mengawasi pelanggaran pilkada, seperti GAPU ini akan berdampak positif terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. Ia pun mengungkapkan harapannya agar GAPU dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas independen yang kuat dan tidak teranulir ke salah satu pasangan calon (paslon) ataupun kepentingan lainnya.
“Tentunya adanya GAPU ini pun adalah salah satu langkah dalam menjaga Berau agar terbebas dari money politic,” paparnya.
Menurutnya, kehadiran GAPU mencerminkan sikap warga terhadap tingginya potensi pelanggaran politik uang. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kaltim dan Berau 2024, Natalis menegaskan pentingnya koordinasi GAPU dengan Bawaslu dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi.
“Memang pernah bekerja sama dengan Bawaslu, tapi saya harus memperbarui informasi terakhirnya, karena kerja sama tersebut terjadi di Pilkada tahun 2020 lalu” tambahnya.
Dia menekankan bahwa lembaga seperti GAPU harus berdiri secara independen tanpa kepentingan politik dibaliknya.
Operasional organisasi harus dilakukan tanpa afiliasi dengan partai politik atau organisasi politik lainnya. “Kalau kerjanya pengawasan, mitigasi, dan pelaporan, maka kerjanya harus independen,” pesan Natalis.
Sehingga dengan adanya hal ini dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilkada agar lebih aman dan tidak ada kegiatan yang dapat mencederai demokrasi. “Mari kita sama-sama mengawasi Pilkada agar lebih aman dan tidak ada kegiatan yang melanggar,” tandasnya. (aky/hmd)


