1 Kakam, 2 ASN Diduga Langgar Netralitas Pilkada, Pjs Bupati Beri Arahan Seluruh Kepala Kampung

TANJUNG REDEB - Menjelang tahapan pemungutan suara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November nanti, Pemkab Berau mengumpulkan 100 kepala kampung untuk diberi pengarahan langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, yang turut dihadiri Forkopimda Berau, di ruang RPJPD Bapelitbang, Rabu (30/10).
Dikatakan Sufian, dirinya telah mendapat evaluasi langsung dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, terkait netralitas aparatur kampung di Bumi Batiwakkal. Sehingga, persoalan netralitas ini menjadi penting dan perlu menjadi sorotan.
“Saya sudah mendengar dan mendapat laporan langsung tentang netralitas di Berau. Karena kepala kampung ini digaji oleh pemerintah. Kalau ada aturan untuk bersikap netral terhadap pilkada harus ditaati,” terangnya.
Diakui, dirinya telah mendapat laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau bahwa ada 2 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan satu kepala kampung yang terduga terlibat dalam politik praktis. Pihaknya akan menyerahkan hal itu kepada pihak Bawaslu yang memiliki kewenangan.
“Selanjutnya kita tunggu Bawaslu akan seperti apa. Makanya saya minta kepada semua kepala kampung untuk menjaga netralitas jangan sampai justru menjadi otak yang meminta masyarakat memihak salah satu paslon,” terangnya.
Sufian menegaskan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah agar Kabupaten Berau aman, tentram, dan damai dalam pelaksanaan pilkada nanti. Dia tidak ingin ada lagi laporan terkait pelanggaran netralitas aparatur kampung termasuk ASN di Kabupaten Berau.
“Saya harap tidak ada lagi catatan di Bawaslu terkait hal tidak netral. Karena akibatnya sangat fatal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Humas (HP2H) Bawaslu Berau, Natalis Wada, mengungkapkan terdapat 2 ASN dan 1 kepala kampung yang diduga terlibat dalam pelanggaran netralitas di Kabupaten Berau.
Disebutnya, satu orang merupakan ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, terlibat dalam salah satu timses paslon. Satu lainnya merupakan PPPK dari salah satu kampung di Kecamatan Gunung Tabur.
“Sudah kami panggil dan minta keterangan, sudah kita rekomendasikan supaya diberi pembinaan. Mungkin karena ketidaktahuan atau seperti apa,” katanya.
Dalam hal ini pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk mengkaji netralitas tersebut. Sementara, terkait sanksi dan pembinaan ada di instansi masing-masing.
Lanjutnya, terkait keterlibatan satu kepala kampung dalam Pilkada 2024, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan setelah pengkajian pertama dan kedua sudah selesai.
Diungkapkannya, kepala kampung yang dimaksud berasal dari Kecamatan Tabalar.
“Sudah masuk laporan ke Polres untuk ditindaklanjuti. Karena memenuhi unsur dugaan pelanggaran terkait politik uang, makanya kita teruskan laporan kita ke Polres. Tapi kami berharap jangan ada lagi kepala kampung yang terlibat pelanggaran,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Berau Kompol Komank Adi Andhika menyampaikan, tugas dan fungsi pihaknya sebagai keamanan telah terintegrasi dengan Bawaslu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang tergabung dalam Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pilkada 2024.
“Harapan kami pelaksanaan pilkada berjalan aman, lancar dan sukses sesuai harapan kita bersama. Dengan tingginya presentase masyarakat yang memberikan hak suaranya,” terangnya.
Pihaknya juga menegaskan terkait netralitas TNI/Polri dalam penyelenggaraan pilkada, akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. “Secara aturan, kami dituntut untuk profesional dan tentunya akan bersifat netral,” ucapnya.
Ditambahkan Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Budi Harianto menerangkan, tahapan pilkada yang sedang berjalan saat ini adalah kampanye. Dalam metode kampanye pihaknya memfasilitasi dua kali debat publik. Di mana debat yang pertama telah dilaksanakan pada 26 Oktober lalu di stasiun TV nasional. Selanjutnya debat terakhir akkan ditayangkan pada 16 November, juga melalui stasiun TV nasional.
Dirinya meminta kepada seluruh kepala kampung untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menonton debat publik tersebut. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya.
“Ini sebagai salah satu sosialisasi meningkatkan partisipasi masyarakat. Agar masyarakat tahu visi-misi maupun program kerja kedua paslon,” ujajrnya.
Terkait logistik pilkada, rencananya hari ini akan dilakukan sortir lipat surat suara di gudang KPU Berau. Diharapkannya, saat pendistribusian pada H-3 ke kampung, aparatur kampung dapat membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam distribusi tersebut.
“Misalnya jika terdapat kendala, karena ada beberapa daerah yang memiliki potensi banjir, perlu dilakukan mitigasi bencana. Jadi sudah bisa direncanakan ke tempat cadangan yang bebas banjir,” paparnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu menyampaikan, tujuan dari pengarahan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari aparatur kampung yang ada di Kabupaten Berau. Tentunya dalam hal netralitas kepala kampung dan perangkat kampung pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas kepala kampung, BPK (Badan Permusyawaratan Kampung), dan perangkat kampung lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024,” katanya.
Meski tidak semua kepala kampung hadir, kata dia, diharapkan kepada yang hadir untuk bisa menyampaikan kembali arahan yang diterima kepada seluruh perangkatnya. Sebab peraturan ini berlaku juga untuk perangkat kampung.
Di samping itu, Kepala Kampung Pulau Derawan Indra Mahardika menuturkan, adanya arahan dari Pjs Bupati Berau, dirinya sebagai kepala kampung berterima kasih karena ada rambu-rambu yang disampaikan mengenai netralitas bagi perangkat kampung.
“Sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Untuk itu kami jadi lebih berhati-hati, karena sudah ada kepala kampung di Berau yang masuk ke ranah Bawaslu,” ucapnya.
Indra menambahkan, jangan sampai ada kepala kampung lain yang mengarahkan atau mempengaruhi warganya untuk memilih salah satu paslon. Perangkat kampung juga diminta untuk tidak terlibat dalam kampanye.
“Agenda ini bertujuan untuk bagaimana kita menjaga netralitas selaku perangkat kampung. Saya juga berharap pilkada di Berau dapat berjalan lancar,” harapnya. (*/aja/sam)



