
TANJUNG REDEB – Debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar pada Sabtu (26/10) disorot Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara Antikorupsi (Benak), Alfian.
Dirinya menilai debat yang disajikan di salah satu televisi nasional tersebut kurang mendalam, dan tidak ada hal yang meninjol dari kedua paslon.
Menurutnya masih banyak permasalahan yang seharusnya bisa dikembangkan dalam debat yang publik.
“Saya rasa masih banyak permasalahan yang belum teratasi, hal tersebut seharusnya bisa menjadi isu dan dapat didalami permasalahannya pada saat debat,” ujarnya kepada Berau Post, Selasa (29/10).
Seperti persoalan Sumber Daya Alam (SDA), di mana Berau adalah salah satu kabupaten yang memiliki SDA yang sangat melimpah. Hal tersebut menurutnya bagus untuk dikulik oleh calon kepala daerah, agar masyarakat bisa tahu program yang akan dilakukan jika paslon terpilih sebagai kepala daerah.
“Seperti pengawasan SDA, karena saat ini marak terkait dengan adanya penambangan ilegal. Seharunya hal itu bisa menjadi perhatian dan apa solusi untuk menangani hal tersebut,” tegasnya.
“Satu per satu materi debat seharusnya bisa lebih diperdalam dan dibenah lagi. Sehingga, masyarakat bisa tahu apa saja program yang akan diusung dan tentunya program apa yang masih kurang saat kepemimpinan pertahanan saat menjabat,” kata dia.
Juga terkait infrasruktur, seperti contoh persoalan genangan yang hingga kini tak kunjung tuntas hingga jalan poros antarkecamatan hingga antarkabupaten/kota. Dirinya menilai selama ini perbaikan drainase hanya sebatas ‘bongkar pasang’ tanpa hasil yang baik.
Itu dia utarakan, menyusul masih banyaknya genangan yang muncul setiap hujan turun. “Ini adalah bukti nyata. Kita lihat setiap hujan masih banyak genangan, itu menandakan bahwa drainse tersebut tidak berfungsi,” jelasnya.
Bahkan kalaupun yang menghambat tuntasnya persoalan genangan itu karena ada bagian tertentu tidak menjadi kewenangan daerah, tentu kepala daerah juga tidak boleh hanya diam saja.
Seorang kepala daerah harus mencari cara agar pemerintah provinsi ataupun pusat bisa memperbaiki hal tersebut. “Karena Pemkab ini kepanjangan tangan dari provinsi. Jadi semuanya itu harus dikoordinasikan, jangan langsung lepas tangan dengan jawaban itu tanggungjawab provisi,” harapnya.
Untuk itu, dia berharap pada debat kedua yang akan diselenggarakan 16 November mendatang bisa diakomodir.
“Terkait dengan infrasruktur dan SDA itu tidak pernah dibahas pada saat debat pertama, padahal itu hal yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat Berau,” tegasnya lagi.
“Intinya itu saya tekankan kepada para kedua paslon untuk bisa menyampaikan komitmen-komitmen mereka untuk mengatasi kedua hal ini (SDA dan infrastruktur, red),” tandasnya.
Merespons hal ini, Ketua KPU Berau Budi Harianto, menjelaskan, untuk debat kedua masih dalam masa persiapan. Dalam waktu dekat para panelis dan perumus akan menyusun tema untuk debat selanjutnya. “Saat ini masih disusun terkait dengan tema debat kedua. Yang jelas tema debat akan berbeda dari tema yang pertama,” kata dia.
Pihaknya mengaku tidak bisa mengintervensi dalam menentukan tema, yang menyusunnya adalah tim perumus.
Sehingga nanti, jika semua rapat koordinasi telah selesai, maka pihaknya akan memaparkan tema apa saja yang diajukan untuk debat kedua tersebut. “Sama seperti debat pertama, nanti setelah ada baru kami beberkan tema debatnya,” tutupnya. (aky/sam)


