Percepat Reforma Agraria di Berau, BPN Kembali Adakan Rakor

TANJUNG REDEB - Rapat koordinasi (Rakor) gugus tugas Reforma Agraria kembali dilakukan di ruang rapat Sangalaki Pemkab Berau, pada Kamis (17/10).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said berkesempatan membuka rakor tersebut. Dikatakannya, kebijakan reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk menata kembali hubungan masyarakat dengan tanah. Yakni, menata kembali perihal pengusaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan.
Di mana hal itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) 1945 Pasal 33 Ayat 3. Bahwa Seluruh Kekayaan Alam yang Terkandung Dalam Bumi Indonesia Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
"Cita-cita besar reforma agraria adalah peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maupun UMKM, berdasarkan potensi lokasi setempat," terangnya.
Diakuinya, Kabupaten Berau sendiri masih terdapat sejumlah konflik agraria. Tidak hanya memerlukan penanganan yang tepat, tetapi juga akurat mengacu pada peraturan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hingga Peraturan Presiden (PP) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
"Pelaksanaan reforma agraria di Berau tujuannya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan sekaligus menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Rakor ini menjadi wujud konsistensi Pemkab Berau, terhadap pelaksanaan amanat reforma agraria di Kabupaten Berau. Khususnya dalam penanganan permasalahan pertanahan, serta penataan aset dan penataan akses pada kampung yang menjadi lokasi kerja.
"Saya berharap rekomendasi program penataan aset dan penataan akses yang disusun oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dapat kita realisasikan sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing," harapnya.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau, Jhon Palapa untuk mendorong pemanfaatan lahan yang optimal serta mewujudkan percepatan reforma agraria, pemerintah menerbitkan PP Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pelaksanaan itu dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah secara berjenjang.
"Di daerah sendiri dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses," paparnya.
Kabupaten Berau telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang beranggotakan berbagai unsur dinas/instansi/lembaga/akademisi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 194 Tahun 2024 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.
Dalam pelaksanaan percepatan penataan aset di Berau, dapat ditempuh melalui identifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Sumber TORA diantaranya yaitu TORA dari Kawasan Hutan, TORA dari Non Kawasan Hutan, dan TORA dari hasil penyelesaian konflik agraria.
"Identifikasi potensi TORA akan menghasilkan gambaran spasial mengenai objek dan subjek tanah yang kemudian dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penataan aset," sambungnya.
Adapun penataan akses di Berau telah dilaksanakan akses reforma agraria berbasis Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pegat Batumbuk, Buyung-Buyung, Batu-Batu dan Pulau Besing. Pencapaian Kegiatan di Kampung Pegat Batumbuk dan Buyung-Buyung yaitu kegiatan penataan kelembagaan dimulai dari penguatan kelembagaan, pendampingan kewirausahaan atau kelembagaan, pembentukan kerja sama dan tahapan terakhir adalah penyusunan SK pembentukan kelompok masyarakat.
"Data asesmen akses tersebut ditarget 500 KK yang terbagi menjadi 400 KK di Buyung-Buyung, dan 100 KK di Pegat Betumbuk," sebutnya.
Sementara, pencapaian kegiatan di Kampung Batu-Batu dan Pulau Besing yaitu identifikasi potensi dan penentuan model dengan potensi usaha pada sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, sektor pariwisata, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Subjek kegiatan reforma agraria berjumlah 200 KK, dengan pembagian 80 KK di Kampung Pulau Besing dan 120 KK di Kampung Batu-Batu. (*/aja/hmd)



