
TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, berjanji pihaknya akan melakukan terus berkoordinasi untuk mengawal pemberian bantuan Alat Kesehatan (Alkes) sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Berau beberapa waktu lalu.
“Kami akan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait hal ini,” ujarnya, Rabu (2/10).
Namun secara spesifik sebutnya, Dinas Kesehatan tak hanya berbicara pemberian Alkes kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai saja, tetapi lebih luas untuk fasilitas kesehatan (Faskes) lainnya di Berau.
“Kalau kita (Dinkes, red) bicaranya secara meluas, tidak parsial (sebagian, red), kami juga mengikuti arahan Kemenkes,” terangnya.
Secara garis koordinasi, pada dasarnya pemenuhan alkes dilakukan secara Top to Down, atau dari instansi lebih tinggi kepada instansi di bawahnya. Dan sejauh ini kata Lamlay, Pemerintah Pusat memang sedang menggencarkan pemenuhan alkes di sejumlah rumah sakit kabupaten/kota.
“Perencanaannya secara Top to Down, itu sudah memang menyasar dan memenuhi kebutuhan alkes secara bertahap,” paparnya.
Lamlay menyebut, dirinya sebagai Kelala Dinkes juga duduk sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Tetap RSUD dr Abdul Rivai bersama Kepala BPKAD, yang diketuai Assissten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), sehingga dirinya memahami bagaimana tata kelola hingga operasional rumah sakit.
“Jadi semua tata kelola rumah sakit hingga operasionalnya masuk di pengawasan kami,” ungkapnya.
Sebagai tambahan informasi jelas Lamlay, pada dasarnya secara prosedur pengajuan pemenuhan alkes baik untuk rumah sakit pemerintah hingga Puskesmas melalui Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK).
Sehingga, dalam kondisi normal, pengajuan alkes harus melalui pemeriksaan di sistem ASPAK. Sebuah alkes tak akan bisa dianggarkan jika menurut data ASPAK sudah dimiliki.
“Jadi untuk kontrolnya melalui ASPAK, semua faskes dipantau ketersediannya melalui aspak. Contoh puskesmas mau mengadakan alat, kalau di aspak ada maka akan tertolak,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Berau Sementara, Elita Herlina, mengingatkan banyak hal yang perlu disiapkan Pemerintah Kabupaten Berau terkait bantuan alat-alat kesehatan yang diklaim akan diberikan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Kamis (26/9) lalu.
Kata Elita, selain memenuhi permintaan penyediaan fisik, juga perlu diperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengoperasikannya. “SDM-nya itu perlu diperhatikan juga nanti,” terangnya belum lama ini.
Elita tak ingin bantuan-bantuan alkes itu nanti justru terbengkalai karena ketiadaan SDM yang mengoperasikannya. Sehingga, perlu dipetakan apakah tenaga kesehatan nantinya yang akan mengoperasikan tersedia atau kurang. “Kalau sudah ada ya Alhamdulillah, bisa mengoperasikannya nanti, sehingga memang benar-benar bermanfaat,” paparnya.
Selain itu menurutnya, perlu adanya keseriusan dari manajemen RSUD dr Abdul Rivai agar terus menjaga komitmen itu agar benar-benar sampai di Berau, mengawal komitmen presiden dengan menjaganya melalui koordinasi dari pihak rumah sakit dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Harus dikawal ya, kita dorong manajemen ini mengawal itu (pemberian alkes, red), baik dengan cara-caranya, misalnya komunikasi dan koordinasi diperkuat,” paparnya. (sen/sam)



