Hindari Bulan Politik, Pencairan BPNT Dilakukan Setelah Pilkada

TANJUNG REDEB - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan ketiga di Kabupaten Berau bakal dicairkan setelah perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada November nanti selesai.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi. Ditegaskannya, penyaluran BPNT menjadi keputusan Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu diluar kendali pihaknya untuk melakukan percepatan.
"Seharusnya triwulan ketiga sudah dicairkan tapi ini belum ada tanda-tandanya," ucapnya kepada Berau Post, Rabu (2/10).
Pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak kecamatan dan PT Pos Indonesia sebagai penyalur BPNT. Berdasarkan informasi mereka juga belum ada jadwal pastinya.
"Tapi nilainya tetap sama, yakni Rp 200 ribu per bulan. Tahun ini sudah dua triwulan dicairkan," ujarnya.
Untuk penerima juga tidak pasti, dan jumlahnya berbeda-beda setiap pencairan. Jumlah penerima diluar kendali pihaknya untuk menentukan. Sebab, pemerintah kampung
memiliki akses untuk menambahkan warga miskin maupun mengeluarkan dari daftar miskin.
"Tapi tetap ada verifikasi langsung agar daftar tersebut benar-benar sesuai keadaan di lapangan. Apalagi masyarakat juga bisa membantah lewat aplikaksi cek bansos," terangnya.
Data tersebut yang kadang belum sinkron, sebab tidak semua kepala kampung di Kabupaten Berau paham dan peduli akan hal itu. Meskipun pihaknya kerap melakukan sosialisasi dan edukasi ke kampung-kampung.
"Belum lama ini kami juga melakukan sosialisasi ke Kampung Pegat Batumbuk terkait hal itu," katanya.
"Syarat penerima bansos dari Kemensos, hanya layak menerima bantuan dan tidak layak. Ada 9 kriteria khusus dari Kemensos," jelasnya.
Kendati begitu, dengan berbagai pendekatan, dirinya tetap mengimbau kepada pemerintah kampung untuk terus memperbaharui data warga miskin. Sebab, yang paling mengetahui informasi masyarakat adalah kampung masing-masing.
"Kalau Kampung mengusulkan, nanti diakhiri bulan kita verifikasi kemudian kita berikan surat pengantar bupati baru dilanjutkan ke pusat. Kalau kuotanya cukup, data itu bisa menerima bansos," tutupnya. (*/aja/hmd)



