
TANJUNG REDEB - Perselisihan tentang kewajiban perusahaan membayarkan kompensasi kepada pekerja yang telah berakhir kontrak kerjanya masih kerap terjadi. Hal itu diaku Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Sony Perianda.
Padahal ditegaskannya, pembayaran kompensasi itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.
"Ada beberapa perusahaan di Berau ini tidak mau melaksanakan itu," ungkapnya.
Lebih lanjut kata Sony, kompensasi wajib diberikan setelah berakhirnya perjanjian. Berbeda dengan PKWT atau perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas.
"Kalau PKWT itu tidak masalah sebenarnya. Kalau berakhir, harus diberikan uang kompensasi. Tapi kalau diperpanjang lalu berakhir, maka diberikan kompensasi lagi," tegasnya.
Ditambahkan Subkoordinator Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Berau, Adji Lydia Arlini, permasalahan HI di Berau seringkali merugikan kedua belah pihak.
Bahkan bukan hanya kompensasi, masalah perselisihan HI juga kerap kali memuncak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pada 2023 lalu, Disnakertrans Berau berhasil menyelesaikan 103 masalah perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Berau.
Adapun perusahaan yang terlibat dalam permasalahan itu beragam. Mulai dari sektor pertambangan, sawit, dan sebagainya.
"Tapi kami selalu berupaya agar tidak ada satu pekerja yang di-PHK. Dan tugas kami melindungi para pekerja ini," tandasnya. (*/aja/sam)


