
TANJUNG REDEB - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati yang dikelola oleh Indo Pusaka Berau seharusnya jadi kebanggaan masyarakat Berau. Bagaimana tidak, pertama kali pembangunannya penuh dengan perjuangan, bahkan sempat meremehkan, sebelum akhirnya PLTU milik Pemkab Berau itu jadi pilot project dimana Kabupaten bisa membangun pembangkit sendiri untuk pertama kalinya di Indonesia.
Cerita ini datang dari Mapasikra Mapaselleng, seorang yang 'mengekor' di sepanjang perjalanan awal pembangunan mesin pembangkit yang saat ini menopang kebutuhan listrik masyarakat Berau.
Dirinya juga merupakan Kepala Bagian Humas (Kabag Humas), di kala kepemimpinan Bupati Masdjuni dan Wakil Bupati Makmur.
Bahkan, dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) pada 2014 silam, sebelum akhirnya pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Berau.
Babeh Sikra -sapaannya-menjelaskan, awal mulanya ada masa krisis listrik di Indonesia, tanpa terkecuali di Kalimantan Timur, terlebih lagi di Berau sekitar 21 hingga 24 tahun yang lalu. Sehingganya, muncul lah gagasan untuk membangun pembangkit listrik di Berau.
“Krisis listrik waktu itu parah beh, bahkan sampai 12 jam (pemadaman, red) bayangkan. PLN waktu itu ya, juga tidak ada dayanya,” kata Babeh waktu ditemui awak Berau Post di Warung Pojok, Kamis (19/9).
Sehingganya, waktu krisis sekitar tahun 2000-an awal itu, dirinya masih sebagai Kabag Humas Pemkab Berau, kerap kali menemani bupati dan wakil bupati. Kala itu Babeh bicara dengan Makmur HAPK, bahwa Berau harus segera membangun pembangkit listrik.
“Saya bilang, ‘bapak harus cari pembangkit’ (mengulang pembicaraan dengan Makmur HAPK) sehingga ketemulah istilahnya Pembangkit Mulut Tambang,” jelasnya.
Pembangkit Mulut Tambang sendiri merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan batu bara berkalori rendah, dan mengandung kadar air relatif tinggi.
Setelahnya, berangkatlah Makmur HAPK untuk melakukan presentasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur. Saat presentasi itulah kata Babeh, ide tersebut sempat diragukan.
Namun perjuangannya tetap berlanjut. Usainya, Makmur pun menemui Hatta Rajasa, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) kala itu.
"Akhirnya dapat lah, bersama dengan Indonesia Power (IP) kala itu mereka membangun,” ujarnya.
Keberhasilan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang oleh Pemkab Berau itu, jadi keberhasilan dan kebanggaan masyarakat.
Sebagaimana Berau, kala itu menjadi pilot project, satu-satunya kabupaten di Indonesia yang punya mesin pembangkit sendiri sehingga bisa menuntaskan permasalahan listrik di daerah.
“Dahulu dipikir sudah aman dengan ada mesin ini, tapi PLN obral pemasangan, sehingga 2 tahun selesai. Setelah itu pun, PLN terlalu nyaman sehingga tidak memikirkan tambah mesin, karena ada itu (PLTU),” ujarnya.
Dikomparasikan dengan kondisi saat ini kata Babeh, memang seharusnya di Berau dilakukan penambangan mesin oleh PLN, sehingga pasokan listrik mencukupi untuk masyarakat Berau, meskipun tantangannya adalah membaca dengan seksama arah pergerakan ke depan.
“Memang hitung-hitungan lagi kalau memang sektor Mahakam masuk atau PLTA Kaltara jadi, listrik pasti melimpah ruah. Meskipun saat ini sangat memungkinkan kalau harus tambah mesin,” terangnya.
Apalagi, Babeh yang masih aktif memantau perkembangan pelayanan kelistrikan di Berau. Saat ini menilai terlalu dini permasalahn listrik akan dibebankan kepada PLTU Lati, yang sebenarnya permasalahan tidak berada pada PLTU Lati, melainkan pada PLN itu sendiri.
“Jadi memang kasihan, PLTU (PLTU Lati, red) selalu jadi korban,” ujarnya.
Pada skema pekerjaannya, PLTU Lati melalui PT Indo Pusaka Berau (IPB) melakukan kerja sama penjualan pasokan listrik kepada PLN. Perjanjian yang diperpanjang setahun sekali itu merupakan upaya pemenuhan pasokan listrik di Berau.
“Memang PLTU harus jual ke PLN, ada sahamnya IPB di sana. Meski ada yang bilang, kalau begitu kita buat pembangkit sendri, oh tidak bisa, karena siapa yang mau bangun jaringannya?” jelasnya.
Pada kejadian yang sudah lalu-lalu ini, amarah masyarakat kerap kali terarahkan kepada PLTU yang ada di Berau. Baik di PLTU Lati ataupun PLTU Teluk Bayur.
Padahal maksud Babeh, PLN dan PLTU harus duduk bersama, untuk bentuk transparansi kepada masyarakat berapa sebenarnya kebutuhan kemampuan, dan penyalurannya selama ini.
“Mereka ini perlu jelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham bagaimana yang terjadi sebenarnya,” jelasnya.
Kata Babeh, masyarakat berhak tahu. Kejadian seperti beberapa malam lalu yang cukup mengecewakan masyarakat seharusnya bisa dicegah dengan transparansi informasi. Sehingga ke depan, perlu keterbukaan informasi dalam perjalanan pelayanan listrik di Berau.
“Kalau gangguan, dibuka misalnya berapa yang PLTU beri ke PLN, berapa yang disalurkan PLN, berapa defisitnya, disampaikan sehingga masyarakat paham, bahwa defisit sekian, maka harus dilakukan pemadaman,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Berau, Rizki Rhamdan Yusuf, menjelaskan, kemampuan pasokan listrik di Berau mencapai 41 Mw. Itu ditopang dari PLTD Sambaliung dengan kemampuan 8 Mw, PLTU Teluk Bayur 10 Mw, PLTU Lati 10 Mw, serta Sewatama tambahan sebesar 7 Mw.
“Itu pun terkadang ada transmisi dikirim dari Tanjung Selor. Dengan beban puncak kita 38 Mw, ada surplus 3 Mw ketika (mesin, red) 'sehat' semua,” jelasnya.
Belajar dari situasi ini, ke depan Rizki menyebut adanya kemungkinan penambahan mesin. “Ini kita upayakan lah, tentu kita akan koordinasi dengan kantor induk, mungkin ada beberapa solusi yang kita upayakan, ini (penambahan mesin) jadi alternatif juga,” pungkasnya. (sen/sam)



