Aparatur Kampung Bisa Dipecat Jika Terlibat Politik Praktis

TANJUNG REDEB - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Sudirman, ingatkan seluruh aparat kampung jaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Sanksi pun dipastikannya menanti, jika memang mendapati bukti ada aparatur kampung yang terlibat dalam politik praktis. “Itu memang sudah menjadi atensi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Berau kepada kami. Kami akan turut mengawasi dan memantau aparat kampung dan lembaga yang ada di sana, agar tidak terlibat politik praktis,” ujarnya belum lama ini.
Sudirman juga mengutarakan hal ini menyusul kembali majunya pasangan petahana. Dengan hal ini menurutnya, potensi adanya kepala kampung yang berpihak cukup besar mengingat petahana dianggap secara emosional sebagai atasan ketika masih aktif menjabat. “Hal seperti ini (keberpihakan, red) tidak bisa kita mungkiri akan bisa terjadi,” ucapnya.
Meskipun pada dasarnya pilihan politik adalah hak warga masyarakat, namun sosok aparatur kampung tetap tidak boleh menjadi tim sukses atau terlibat apapun terkait dengan Pilkada. “Kita semua memiliki hak memilih masing-masing. Jika hanya sebatas pribadi saja, itu tidak masalah. Namun jika melibatkan atau menggerakkan masyarakat kampung untuk memilih salah satu paslon, itu dilarang. Apalagi sampai ikut kampanye ataupun lainnya” tegasnya.
Dipastikannya, jika ada kepala kampung secara diam-diam menjadi tim sukses (timses) saat Pilkada berlangsung, akan diserahkan ke Bawaslu Berau untuk mengevaluasi sekaligus dilakukan penindakan. Adapun sanksi yang diberikan akan dilihat dari jenis pelanggarannya.
“Nanti tim dari Bawaslu Berau yang akan menilai sanksinya. Apakah itu teguran ataupun sampai pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen. Kami akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.
“Yang jelas, netralitas kepala kampung harus diterapkan,” tegas Sudirman.
Sementara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Berau, Natalis Wada, memastikan, memasuki tahapan kampanye pihaknya akan lebih instens lagi melakukan pengawasan terhadap pelanggaran politik, termasuk dengan ASN yang terlibat dalam politik praktis.
“Bukan berarti saat ini kita tidak pantau pergerakannya. Tetapi di tahapan kampanye itu kami akan lebih intens lagi untuk mengawasi semua lapisan agar tak melakukan pelanggaran Pilkada,” tegas dia.
Untuk sanksi menurutnya fleksibel, akan dilihat lebih dulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan. “Tetapi yang jelas jika sudah sangat melanggar aturan seperti ikut secara langsung melakukan kampanye, itu bisa diberikan sanksi pemecatan,” tandasnya. (aky/sam)



