
TANJUNG REDEB - Pada pekan-pekan kampanye menjelang pemilihan umum baik legislatif dan presiden beberapa waktu lalu, atau pelaksanaan pemilihan kepala daerah kerap diwarnai dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (Algaka) di sejumlah titik wilayah masyarakat. Hal itu tak terkecuali pemasangan atribut pada pohon-pohon yang ada.
Kondisi itu kerap kali mencuri perhatian masyarakat, bahkan juga jajaran stakeholder yang menangani terkait pertamanan. Kepala UPT Pertamanan dan Pemakaman DLHK Berau, Ramadiansyah, pun turut menyampaikan kekhawatirannya.
Katanya, paku yang ditancap akan berpotensi memunculkan karat yang merusak proses pertumbuhan pohon kota. "Jangan sampai lah menggunakan pohon, karena akan merusak proses tumbuhnya," ujarnya belum lama ini.
Untuk diketahui bebernya, pohon-pohon yang ada di wilayah perkotaan itu mendapat perlindungan hukum melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Di situ telah mengatur jenis hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kelestarian hutan dan tamanan di dalam kawasan perkotaan.
Tak hanya pohon, dia menyebut seluruh fasilitas yang dibangun lewat anggaran pemerintah tidak sepatutnya digunakan sebagai sarana kepentingan di luar pemerintahan. Apalagi dalam urusan politik. "Tidak etis bila digunakan untuk kepentingan politik," ungkapnya.
Lebih lanjut Rama, mengatakan, dalam proses penertiban alat peraga kampanye, pihaknya akan menunggu permintaan dari KPU dan Bawaslu Berau.
Dimana dalam penertiban ketiga pihak tersebut harus turut serta. Sementara DLHK hanya menyediakan alat untuk melakukan penertiban.
"Yang menilai itu melanggar atau tidak tentu dari penyelenggara, maka kami akan terus berkoordinasi," ungkapnya.
Ia mengimbau agar para relawan hingga tim pemenangan setiap calon di pilkada tahun ini agar memilih tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk berkampanye melalui baliho hingga billboard. Tentunya, melalui perizinan dari DPMPTSP dan Bapenda Berau.
"Pemerintah sudah siapkan tempatnya, silakan dimanfaatkan, jangan pakai pohon hidup," ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau, Ira Kencana, juga menekankan bahwa pemasangan Algaka pada pohon-pohon itu tidak diperkenankan. Sejauh ini, kewenangannya katanya masih berada di bawah OPD yang menaunginya.
“Itu dilarang sebenarnya, namun sejauh ini belum jadi ranah kami,” jelasnya, Rabu (4/9).
Atas hal ini, nanti pihaknya akan melakukan pembersihan dan penertiban Algaka seperti yang sudah-sudah. Untuk periode ini, Ira menyebut pelaksanaan penertiban Algaka bisa dimulai usai penetapan pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Berau, 22 September mendatang. "Nanti kami mulai tertibkan dan pengawasan setelah adanya penerapan paslon,” jelasnya.
Dirinya mengimbau kepada pendukung, simpatisan, tim sukses, ataupun partai politik untuk bisa menyadari bahwa pemasangan algaka pada pohon tidaklah benar dan sebaiknya jangan dilakukan. “Kita minta kesadarannya, bahwa hal itu salah,” pungkasnya. (sen/sam)


