BPBD Kembali Kelola DBH-DR, Rp 2,9 Miliar untuk Prioritaskan Hadapi Karhutla

TANJUNG REDEB - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau kembali mendapat amanah untuk mengelola Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun ini. Nilainya Rp 2,9 miliar yang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kepala BPBD Berau, Masyhadi mengatakan, pemanfaatan DBH-DR yang dikelola pihaknya diprioritaskan untuk kesiagaan dan penanganan karhutla, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di BPBD Berau.
"Kami selalu siap siaga untuk karhutla, kalau terjadi bencana itu DBH-DR baru bisa digunakan," terangnya kepada Berau Post, Jumat (23/8).
Kendati begitu, pihaknya tetap berharap agar bencana karhutla tidak terjadi di Kabupaten Berau. Meskipun potensi bencana tersebut termasuk tinggi.
Saat ini dana tersebut masih belum dapat digunakan, sebab masih menunggu pengesahan. "Tahun lalu kami juga dapat senilai Rp 12 miliar dan peruntukannya digunakan untuk berbagai hal, salah satunya sosialisasi kebencanaan, khususnya karhutla," ungkapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Setkab Berau, Mustakim Suharjana menyampaikan, sisa DBH-DR yang dapat digunakan di tahun ini sebesar Rp 13,4 miliar dan sesuai dengan Surat Bupati Berau Nomor: 500/900BAP-Eko/VIII/2024 per 5 Agustus perihal Penetapan alokasi DBH-DR Kabupaten Berau tahun anggaran 2024.
Adapun anggaran tersebut diserahkan kepada 4 organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Rp 1,4 m, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Rp 5,3 m, BPBD Berau Rp 2,9 m dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) senilai Rp 3,7 m.
Pelaksanaan DBH-DR tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH-DR.
Selanjutnya untuk penentuan kegiatan strategis daerah, sudah ditentukan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sisa DBH-DR untuk kegiatan strategis daerah, dalam hal ini sesuai dengan kewenangan daerah.
"Output dari optimalisasi pemanfaatan ini terkait peningkatan tutupan hutan dan lahan menjadi target yang harus terwujud. Serta menjadi pembeda antara sebelum dan setelah adanya intervensi dana DBH-DR," jelasnya.
Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Berau adalah ‘Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan’.
"Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari jajaran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KLHK) agar pelaksanaan DBH-DR dapat terimplementasi sebagaimana mestinya," pungkasnya. (*/aja/arp)



