
TANJUNG REDEB - Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
PP turunan dari UU Kesehatan ini mengatur tentang pemberian alat kontrasepsi pada anak dan remaja usia sekolah. Aturan ini diteken Presiden Jokowi, Jumat (26/7) lalu.
Pada pasal 103 ayat (1), mengatur bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja paling sedikit meliputi penyediaan layanan komunikasi, informasi, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.
Tentang hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, meminta masyarakat agar tidak menyalahartikan kebijakan baru tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas seksual bebas di kalangan remaja atau anak sekolah. Sebab, pemerintah terkesan membagikan alat kontrasepsi gratis kepada remaja.
"Peraturan itu perlu diperjelas lagi, sehingga tidak ada anggapan diperbolehkan hubungan seksual pada anak usia sekolah," ucapnya.
"Kalau mindset masyarakat membebaskan seks, artinya cara pandangnya tidak benar. Apalagi kalau satu rumah sudah melegalkan hubungan seks bebas, itu jelas bermasalah," sebut Lamlay.
Sampai saat ini, pihaknya juga belum menerima peraturan turunan yang mengatur terkait detail pemberian alat kontrasepsi pada anak dan remaja usia sekolah. Di samping itu, dirinya menekankan pentingnya pendampingan bagi para pelajar dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi.
"Pemerintah dalam membuat aturan tentu sudah berdasarkan masukan dari berbagai ahli, mungkin saja dinilai manfaatnya lebih banyak. Namun, jika kurang tepat tentu akan ada revisi," paparnya.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Masyarakat Dinkes Berau, Jaka, menambahkan, sebelumnya pemerintah melegalkan alat kontrasepsi dijual di apotek untuk menekan angka penyakit HIV. Sementara dari sisi agama, memang diakunya banyak menuai kontra.
"Karena kalau tidak dilegalkan, penyakit HIV akan meningkat. Sedangkan pil KB dilegalkan bagi pasangan yang sudah menikah," ungkapnya.
Kendati begitu, menurutnya hal itu bukanlah penyelesaian yang tepat. Seharusnya masyarakat tidak melakukan perbuatan seks bebas. Karena selain merugikan diri sendiri, jika tertular HIV akan merugikan pasangan sah bahkan anak yang lahir juga tertular.
"Untuk menangani permasalahan itu di kalangan remaja, sebaiknya diatur dari akarnya. Agar jangan sampai anak di bawah umur berbuat tindakan asusila," tegasnya.
Dirinya mencontohkan seperti pembenahan fasilitas taman bermain dengan penerangan yang memadai, hingga penjagaan ketat personel Satpol PP di tempat-tempat umum.
"Sehingga tidak ada tempat yang berpotensi membuat orang ingin berbuat seks bebas. Dan Satpol PP harus ikut andil dalam menjaga keamanan di Berau," terangnya.
"Kalau ada tempat gelap, akan berpotensi terjadi seks bebas bahkan transaksi narkoba," imbuhnya.
Sementara dilansir dari jawapos.com, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, penyediaan kontrasepsi itu ditujukan bagi remaja yang sudah menikah. Tujuannya untuk menahan kehamilan demi kesehatan ibu dan anak.
"Kalau kita lihat pada usia ibu hamil di bawah 20 tahun sudah menikah, hamil itu kemungkinan bayinya tidak sehat, stunting, itu tinggi," kata Budi kepada wartawan, Selasa (6/8).
Selain stunting, kematian ibu yang masih berusia remaja saat melahirkan maupun setelahnya juga masih cukup tinggi. Karena itu, pencegahan harus dilakukan lantaran angka pernikahan dini di Indonesia juga sulit dihentikan.
"Di Indonesia tuh masih pelan-pelan kita edukasi. Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian yang kedua, kalau hamil, kalau ingin kematian ibunya rendah, kematian bayinya rendah, kalau hamil usahakan di atas 20 (tahun)," jelas Budi.
Dengan aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah ini, Budi meyakini angka kematian ibu dan anak akan turun.
"Ini penting untuk menurunkan kematian balita dan ini penting untuk menurunkan stunting. Dan nanti implementasinya saya harus bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan. Jadi jangan salah sasaran," pungkas Budi. (*/aja/sam)
