Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hati-Hati Gunakan Dana Desa

M
Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Yovandi Yazid
Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Yovandi Yazid

TANJUNG REDEB - Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Yovandi Yazid mengingatkan kepala kampung untuk berhati-hati dan bijaksana, dalam menggunakan Dana Desa (DD).


Advertisement

Diakuinya, ketentuan penggunaan DD memang cukup rumit. Belum lagi regulasi setiap tahun berubah mengikuti arah pembangunan pemerintah. Di mana setiap tahun arah pembangunan pasti berubah. Acap kali, regulasi yang rumit tersebut membuat kepala kampung kesulitan mengelolanya. 

Dengan latar belakang kepala kampung yang berbeda-beda, bahkan sebagian ada yang merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), mereka harus belajar ekstra dari dasar untuk mengetahui detail ketentuan tersebut. 

"Kami juga kadang kesulitan untuk memahami regulasi DD itu. Makanya kepala kampung harus selalu didampingi khususnya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," ucapnya. 

Advertisement

Dia menegaskan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DD untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan tindak korupsi. Apabila kejadiannya sudah fatal dan tidak bisa dibina, terpaksa pihaknya akan melalukan pembinaan secara kejaksaan. 

Korupsi yang dilakukan sejumlah kepala kampung, diungkapkannya, memiliki modus hampir sama, yaitu dengan membuat kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran, pemotongan dan sebagainya. 

Suntikan DD setiap tahun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) cenderung terus meningkat, tapi kepala kampung selalu diingatkan untuk tidak boleh lupa daratan dan merasa menguasai dana itu. Makanya seluruh anggaran dana harus dikelola secara transparan. 

Advertisement

"Begitu aliran DD cair, mereka sibuk mencari cara supaya anggaran tersebut banyak masuk ke dalam kantong pribadi. Kami antisipasi itu saja, terutama program kerja fiktif," terangnya. 

Pada prinsipnya, Kejari Berau memiliki program Jaksa Garda Desa yang secara konsisten dijalankan. Pihaknya akan terus berkomitmen terhadap program tersebut. Dalam hal penyuluhan hukum, Kejari Berau kerap menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau. 

"Fasilitas pelatihan dari pemerintah daerah juga kerap dilakukan, itu bisa dimanfaatkan untuk memahami ketentuan penggunaan anggaran," urainya. 

Jika terbukti ada kasus penyelewengan dana, tahap awal tentu dilakukan pembinaan. Apabila nominalnya kecil dan berpeluang untuk pengembalian, itu bisa jadi pedoman untuk melakukan pembinaan secara administrasi.

Tapi tidak sedikit juga uang korupsi di kampung yang sudah habis dan tidak bisa dikembalikan. Biasanya Kejari Berau juga menyarankan kepada kepala daerah untuk diganti sebagai sanksi secara administratifnya. 

"Pesan saya untuk selalu berhati-hati, karena DD adalah uang milik negara yang harus disalurkan melalui program kerja yang menyentuh masyarakat," pesannya. 

Diharapkannya, kepala kampung di Kabupaten Berau dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Sehingga, tujuan utama dari DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. (*/aja/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Cegah Korupsi Dana Desa, Wabup Gamalis Buka Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa Bagi Aparatur Kampung

Cegah Korupsi Dana Desa, Wabup Gamalis Buka Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa Bagi Aparatur Kampung

Pemerintah kampung diimbau proaktif konsultasi ke Kejaksaan Negeri Berau demi cegah masalah hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer