Bansos bagi Korban Judi Online, Iswahyudi: Datanya dari Pusat

TANJUNG REDEB – Terkait dengan usulan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang menginginkan para korban judi online mendapatkan bantuan sosial (Bansos), menjadi perhatian seluruh masyarakat termasuk Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Berau, Iswahyudi.
Menurut Iswahyudi, adanya hal tersebut, informasinya baru di pemerintah pusat dan belum sampai ke daerah. Meskipun usulan tersebut dilakukan maka terkait data pastinya langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Tetapi pada dasarnya, bansos itu kaitannya dengan warga yang kurang mampu,” ujarnya kepada Berau Post, Kamis (20/6).
Lanjutnya, aturan itu tidak serta-merta bansos tersebut bisa diberikan kepada para pelaku judi online. Meskipun ada, menurutnya untuk realisasinya juga tidak signifikan.
“Intinya kita lihat nanti seperti apa, karena terkait hal ini juga kita tidak bisa bicara banyak karena keputusan tersebut diambil oleh pusat,” katanya.
Aturan ini juga disebutnya belum ada Surat Edaran (SE)-nya, sehingga pihaknya tinggal menunggu terkait dengan adanya aturan tersebut.
"Lagi pula, pastinya jika pun ada nanti datanya pasti dari pusat langsung, dan kami di Dinsos Berau hanya sebatas membagikan," jelasnya.
Karena untuk mendapatkan bantuan tersebut juga tidak mudah, karena ada persyaratan yang ketat. Sebab bantuan sosial ini diberikan untuk bertahan hidup tidak lebih dari itu.
“Jika judi online ini kan sebenarnya bukan karena tidak mampu, tetapi perbuatan sendiri sehingga masyarakat tersebut tidak mampu,” tandasnya.
Dikutip dari Jawapos.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi polemik wacana pelaku judi online menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Kepala negara menegaskan, tidak ada pemberian bansos untuk pelaku judi online.
"Hehehe enggak ada (rencana bansos untuk pelaku judi online," ucap Jokowi seusai meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (19/6) lalu.
Jokowi pun kembali menekankan tidak ada wacana tersebut. “Enggak ada,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya menyampaikan klarifikasi terkait gagasan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online.
Ia menegaskan, penerima bansos tersebut bukanlah para pelaku judi online, melainkan anggota keluarga. “Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami,” ujarnya.
Gagasan pemberian bansos kepada korban judi online sempat diusulkan Muhadjir dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.
Ia mengutarakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait pihak keluarga yang akan menerima bansos dari korban perjudian online.
“Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial,” ungkap Muhadjir.
Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting. Mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian secara materi, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga berujung pada kematian dalam banyak kasus.
“Kalau dia masih menganggur kita beri kemampuan keterampilan, dari kartu prakerja, kalau dari kartu pra kerja sulit ya di Kemensos ada program namanya pena, kan pena itu singkatan dari pahlawan ekonomi Nusantara, itu mereka-mereka yang salah satunya korban TPPO ini kemudian diberdayakan diberi modal untuk bisa survival,” pungkas Muhadjir. (aky/arp)


