
TANJUNG REDEB - Jumlah tenaga kesehatan (Nakes) di Berau turut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau tahun 2023.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menyampaikan, pemerintah daerah perlu menambah jumlah tenaga dokter maupun fasilitas yang ada, termasuk rumah sakit (RS) yang ada di Kabupaten Berau. Adapun jumlah RS umum yang ada di Kabupaten Berau hanya ada dua. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata.
Padahal kata Madri, salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Berau, yakni mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Berau.
“Sedangkan kalau kita lihat rawat jalan dan rawat inap setiap tahun mengalami peningkatan,” ungkapnya.
Disebutnya, tahun 2022 terdapat sebanyak 133.807 pasien, sedangkan tahun 2023 sebanyak 152.017 pasien rawat jalan. Sementara pasien rawat inap tahun 2022 sebanyak 15.428, sedangkan tahun 2023 sebanyak 18.800 pasien.
Untuk itu, pihaknya merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan semua RS yang ada di Berau. Baik itu dokter umum, spesialis, perawat dan alat-alat kesehatan, termasuk rumah sakit yang sedang dibangun di lahan eks Inhutani agar disiapkan tenaga medis dan alat-alat kesehatan.
Jumlah dokter yang bertugas pun dinilai sangat kurang, secara jangka panjang hal ini menurutnya berdampak buruk pada pelayanan kesehatan. Seharusnya lanjut Madri, di satu puskesmas terdapat minimal tiga dokter, tapi kebayakan yang terjadi di lapangan hanya ada satu dokter saja, sehingga BPJS selalu kelebihan sisa anggaran untuk menggaji dokter.
“Terkait jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap yang mengalami peningkatan, pemerintah daerah dianggap perlu menambah jumlah RS serta puskesmas yang buka 24 jam,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, mengaku sudah mengetahui terkait rekomendasi yang disampaikan oleh legislatif tersebut. Menurutnya, masukan, saran, dan rekomendasi itu sangat baik. Meski begitu, tetap saja penambahan tenaga kesehatan di Berau masih terbentur aturan.
Sebab, setiap daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga kontrak atau pun honorer, itu berdasarkan undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau tahun ini, kami sudah membuat rencana kebutuhan, baik untuk dokter maupun nakes lainnya. Jelas untuk rekrutmen CPNS ataupun PPPK,” bebernya. Namun, Lamlay belum memberikan angka pasti terkait usulan tersebut. Pihaknya tetap meminta agar kuota Berau dapat terisi, agar pelayanan kesehatan berjalan optimal sesuai harapan. Diakuinya, permasalahan nakes sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi beberapa daerah lainnya, tidak hanya di Berau saja. Terlebih, setelah kebijakan larangan pengangkatan tenaga honorer berlaku.
"Kami sudah sampaikan saat rakernas. Sambil melihat apakah ada perkembangan regulasi yang dikeluarkan pemerintah," tuturnya.
Bahkan beberapa nakes yang ditempatkan di wilayah terpencil menolak untuk bekerja. Meskipun jumlahnya hanya sedikit. Padahal untuk nakes yang tinggal di luar wilayah perkotaan tentu ada kompensasi sesuai dengan beban kerja mereka. “Ada beberapa, memang tidak bisa dimungkiri bahwa tenaga dokter ada yang tidak ingin ditempatkan di wilayah terpencil,” ungkapnya.
Bahkan katanya juga, dalam satu wilayah kerja puskesmas bukan hanya harus memiliki tiga dokter saja jika melayani rawat inap, idealnya adalah hingga empat dokter karena ada sistem pembagian jam kerja.
Kebutuhan dokter yang masih banyak dicari yakni dokter umum untuk pemenuhan pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer tersebut. Kecuali fasyankes rujukan seperti RS, tentu kebutuhannya berbeda dan memerlukan dokter spesialis.
"Di Berau sendiri masih ada yang dijaga dengan satu dokter, tapi rata-rata sudah 2-3 dokter yang bertugas," ungkapnya. (*/aja/sam)



