Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tapal Batas Berau-Kutim Belum Tuntas di Pusat

M
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Berau, Hendratno, dan Ketua DPRD Berau, Madri Pani
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Berau, Hendratno, dan Ketua DPRD Berau, Madri Pani

TANJUNG REDEB - Persoalan tabal batas Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menunggu ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sendiri telah mengirimkan dokumen pendukung tentang hal ini.


Advertisement

Kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Berau, Hendratno, penegasan batas daerah antara Kabupaten Berau dan Kutim berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 47 Tahun 1999.

Berdasarkan data Biro Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Segmen Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur sepanjang kurang lebih 517 kilometer.

Kasus tersebut juga mengacu pada penetapan UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kubar, Kutim, dan Kota Bontang. Terlebih Kabupaten Berau dan Kutim akan ada pemekaran.

Advertisement

"Kami sudah menyinkronkan data, dan data tersebut juga sudah kami berikan ke kementerian," terangnya.

Selain itu, ada beberapa undang-undang yang mendasar, yaitu UU Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat (Dati) II di Kalimantan. Pihaknya tetap mengikuti dan menguatkan kembali dasar fundamental menjadi ketetapan, baik di pihak provinsi dan pihak kementerian.

"Mengacu pada kebijakan tersebut, perbatasan wilayah Berau tidak pernah berubah dari awal berdiri hingga sekarang," tegasnya.

Advertisement

Sedangkan pandangan Kutim berbeda, ada beberapa segmen yang berubah. Namun, memang sampai sekarang belum ada ketentuan dari Kemendagri. Pihaknya meminta untuk menunggu hingga ada  ketentuan yang dikeluarkan, pun seharusnya yang dilakukan hanya menentukan titik koordinat berdasarkan peta dan tidak menggeser batas.

"Informasinya sudah ada kemajuan, tapi belum disampaikan secara formal ke Pemkab Berau. Kami tidak bisa gegabah, tapi dasar kita kuat berdasarkan UU pembentukan Kalimantan Timur," jelasnya.

Diungkapkannya, masing-masing kabupaten memberikan kesepakatan kepada Kemendagri, juga sepakat akan mengikuti apa yang ditetapkan kementerian. Pihaknya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau juga sempat beberapa kali rapat dengan Pemprov Kaltim, hingga bertandang langsung ke kementerian.

Memang di salah satu perbatasan terdapat perkebunan plasma di sana. Dan menurutnya, perkebunan di sana sudah dikuatkan dengan peraturan koperasi. "Adapun kegiatan yang terjadi di lapangan di luar ketentuan, Saya pikir tidak bisa disangkutkan dengan tapal batas tapi persoalan personal. Yang jelas kami menguatkan titik koordinat berdasarkan peta," pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menerangkan, persoalan tapal batas memang sering kali memicu terjadinya konflik. Ada silang pendapat akibat ketidakjelasan tapal batas wilayah kelurahan atau kampung, apalagi jika wilayah yang dipermasalahkan memiliki sumber daya alam yang bernilai.

Untuk itu dirinya mendorong Pemkab Berau untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Jika terdapat kendala, sebaiknya dicarikan solusi secepatnya.

"Tapal batas memang sudah jadi soal sejak lama. Kalau ada berkas yang belum rampung, sebaiknya segera dilengkapi agar tidak ada masalah lagi ke depannya," terangnya. (*/aja/sam)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Belum Temukan Titik Temu Tapal Batas Wilayah, Pemkab Berau dan Kutim Sepakat Lanjutkan ke Kemendagri

Belum Temukan Titik Temu Tapal Batas Wilayah, Pemkab Berau dan Kutim Sepakat Lanjutkan ke Kemendagri

Bupati Sri Juniarsih sebut diskusi berlangsung rumit hingga akhirnya sepakat untuk tidak sepakat.

Dorong Kepastian Hukum, Wabup Gamalis Perkuat Koordinasi Penyelesaian Tapal Batas Berau-Kutim

Dorong Kepastian Hukum, Wabup Gamalis Perkuat Koordinasi Penyelesaian Tapal Batas Berau-Kutim

Ketidakjelasan batas wilayah dinilai menghambat pembangunan dan memicu potensi gesekan sosial warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer