Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bacalon Wajib Mundur, Jika Menang Pileg 2024

M
Ketua KPU Berau, Budi Harianto
Ketua KPU Berau, Budi Harianto

TANJUNG REDEB – Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, sejumlah tahapan Pilkada 2024 hingga persyaratannya sudah diatur.


Advertisement

Seperti diketahui pada 24 – 26 Agustus (pengumuman pendaftaran pasangan calon), 27 – 29 Agustus (pendaftaran pasangan calon), 27 Agustus – 21 September (penelitian persyaratan calon), 22 September (penetapan pasangan calon), 25 September – 23 November (pelaksanaan kampanye) hingga 27 November 2024 (pelaksanaan pemungutan suara). Sedangkan pelantikan anggota DPRD terpilih jatuh pada 9 November mendatang. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah anggota DPRD terpilih harus mundur atau tidak, untuk maju dalam bursa Pilkada 2024 ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Berau, Budi Harianto menuturkan, sebelum penetapan calon yang statusnya anggota DPRD harus melampirkan surat pengunduran diri. Begitu juga yang belum pelantikan, harus menyerahkan surat pernyataan akan mengundurkan diri. Hal itu sesuai Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi.

“Jika sudah terpilih (periode sebelumnya, red) wajib mundur. Namun jika terpilih Pileg kemarin, membuat surat pernyataan saja,” katanya.

Advertisement

Di satu sisi, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada menyatakan bagi calon kepala daerah yang mengikuti pilkada, harus menyatakan secara tertulis pengunduran dirinya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada. Namun di sisi lain, menurut putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terkait status calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional pada dirinya yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon legislatif terpilih yang bersangkutan.

“Misal ada salah satu caleg yang terpilih pada Pileg Februari lalu, kan dilantik pada November, sedangkan pengambilan berkas pada Agustus. Jadi harus menyertakan surat pertanyaan pengunduran diri menjadi anggota DPRD,” jelasnya.

Anggota DPRD di satu sisi ia adalah calon kepala daerah yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, tetap wajib mengundurkan diri. “Jadi yang sudah menjadi anggota DPRD yang harus melakukan undur diri,” tutupnya. (hmd/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Menuju Pilkada Mendatang, Sejumlah Nama Tokoh Politik Berau Mulai Mencuat di Publik

Menuju Pilkada Mendatang, Sejumlah Nama Tokoh Politik Berau Mulai Mencuat di Publik

Meski Pilkada masih tiga tahun, obrolan warung kopi di Berau mulai ramai bahas peluang para tokoh.

Target Kembali Rebut Kursi Pimpinan DPRD, DPC PKB Tarakan Jadwalkan Pencalegan Dini Mulai Awal 2027

Target Kembali Rebut Kursi Pimpinan DPRD, DPC PKB Tarakan Jadwalkan Pencalegan Dini Mulai Awal 2027

Ketua DPC Ahmad Usman sebut penguatan struktur PAC hingga kelurahan terus dikebut sebelum jaring figur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer