Ganggu Ritme Wisatawan Berlibur, Pemkab Segera Sikapi Penarikan Retribusi di Pulau Derawan

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bakal terjun langsung ke Pulau Derawan, menyikapi adanya penarikan retribusi ke pantai yang dilakukan salah satu oknum pemilik resor di sana, dimana pengelola mematok tarif masuk sebesar Rp 30 ribu setiap orang yang melewati wilayah resornya. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Diakuinya, hal itu menjadi sesuatu yang dilematis, lantaran posisi resor berada di lokasi para wisatawan berlalu lalang menuju pantai. “Dari info yang saya dengar, Bapenda akan melayangkan surat teguran. Sebab itu termasuk sebagai penarikan retribusi,” bebernya belum lama ini.
Apalagi belum ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pemerintahan maupun sosialisasi kepada masyarakat. “Padahal saat ini kita sedang menggadang agar pariwisata Berau semakin maju,” tegasnya.

Gamalis juga mengatakan, tarif masuk Rp 30 ribu per orang haruslah disesuaikan dengan kemampuan pengunjung dan fasilitas yang disediakan. Misalnya pihak resor menyediakan tempat bilas atau kamar mandi untuk umum.
“Tarif itu juga harus disesuaikan, tidak bisa langsung dipatok harga sekian. Kami akan turun untuk melakukan cross check langsung,” ungkapnya.
Jangan sampai kata Gamalis, terjadi kesalahpahaman, juga mempertanyakan dasar apa yang melatarbelakangi pihak resor untuk menetapkan tarif masuk menuju pantai. Meskipun banyak wisatawan yang melewati wilayah resor, sebaiknya ada pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak memutuskan tarif secara sepihak.
"Kejadian itu sedikit mengganggu ritme wisatawan yang berlibur ke sana. Jangan sampai berimbas pada terjadinya penurunan jumlah wisatawan ke Pulau Derawan," harapnya.
Pihaknya bersama Disbudpar Berau akan langsung ke lapangan untuk memberikan instruksi dan edukasi agar masyarakat tidak melanggar aturan. Mungkin saja sambung Gamalis, pihak resor menarik retribusi untuk pengamanan masyarakat yang bermain di pantai.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani, mengatakan, persoalan tersebut bisa ditegaskan lagi kepada oknum yang menarik retribusi. Pertimbangan apa yang menjadi keputusan untuk menarik harga. Senada dengan Gamalis, menurut Madri mungkin saja salah satu alasannya untuk keamanan pengunjung.
"Karena selama ini saya lihat OPD terkait tidak ada menempatkan personel di titik-titik pariwisata. Mungkin masyarakat mengambil langkah sendiri dalam pengawasan, pengamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat," ungkapnya.
Hal itu bisa diorganisir dengan menegaskan bagaimana penertibannya saja. Tanpa adanya regulasi, pemerintah tidak bisa melarang atau melakukan tindakan apa-apa. Dirinya pun tidak menyalahkan masyarakat semata-mata, tapi kontrol pemerintah daerah lah yang seharusnya dapat dimaksimalkan.
"Secara profesional menjalankan tupoksinya, salah satu dalam menempatkan personel di titik titik wisata untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan," tutupnya. (*/aja/sam)



