Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Potensi PAD PBB Besar tapi Terganjal Aturan

M
TERHAMBAT ATURAN: Pemkab Berau tidak dapat serta merta meningkatkan NJOP sebagai dasar pembayaran PBB.
TERHAMBAT ATURAN: Pemkab Berau tidak dapat serta merta meningkatkan NJOP sebagai dasar pembayaran PBB.

TANJUNG REDEB - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak terlalu besar. Per tahunnya kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, hanya sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar saja.


Advertisement

Hal ini lantaran Pemerintah Kabupaten Berau belum kembali melakukan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Kalau PBB itu trennya tidak terlalu signifikan, karena kita belum menaikkan NJOP lagi,” ujar Djupi.

Semestinya kata Djupi, potensi PAD dari sektor PBB itu bisa saja cukup menjanjikan. Namun kenaikan berkala NJOP yang tidak signifikan dan nilainya yang masih rendah, sebabkan penerimaannya tak terlalu besar atau berkisar di antara Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar saja rata-rata per tahunnya.

“Ya karena memang NJOP kita masih ada di wilayah Tanjung Redeb yang bernilai Rp 5.000,” terangnya.

Advertisement

Misalnya Jalan Pemuda, terdapat wilayah yang punya potensi NJOP senilai Rp 12 juta, tetapi masih berdiri pada nilai Rp 1 juta. Meskipun sebelumnya pemerintah telah bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk melakukan taksir kenaikan NJOP, namun kenaikan tidak bisa melonjak begitu saja.

“Kenaikan itu kan ada beberapa kelas, hingga 12 kelas kenaikan. Namun kita tidak bisa menaikkannya begitu saja, banyak pertimbangan,” tuturnya.

Kenaikan NJOP sendiri setidaknya bisa dilakukan secepat-cepatnya 2 tahun sekali. Namun, jika terjadi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayahnya.

Advertisement

“Jadi selain kenaikan berkala yang minimal 2 tahun sekali, kalau suatu wilayah terjadi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bisa saja dilakukan penaikan nilai NJOP,” ungkapnya.

Pertumbuhan atau perkembangan wilayah itu katanya bisa berupa perubahan aktivitas wilayah tersebut. Misalnya suatu wilayah merupakan kawasan pertanian sehingga memiliki NJOP yang kecil, namun baik secara berkala ataupun mendadak suatu wilayah tersebut berubah menjadi wilayah permukiman ataupun lainnya, maka bisa dilakukan kenaikan NJOP tanpa minimal tahunnya.

“Misalnya ada area pertanian atau hanya kebun kosong saja, tiba-tiba jadi kawasan penduduk, ada pengembang yang membangun perumahan ataupun perpindahan penduduk bisa naik NJOP-nya,” jelasnya.

Apalagi dijelaskannya penerimaan dari PBB itu sebagian besar hanya bergantung pada wilayah perkotaan di Tanjung Redeb saja, meski sasarannya tentu di seluruh kecamatan di Berau. Namun Kabupaten Berau dengan geografis yang besar, sehingga penarikannya memiliki nilai yang tidak besar. Berbeda dengan wilayah lain seperti Kota Samarinda, dimana luas wilayahnya tidak besar namun NJOP di seluruh bagiannya memiliki nilai yang tinggi.

“Masyarakat kita ini kan ada yang mendapatkan tanah secara waris, atau membeli dengan harga murah di wilayah yang jauh. Sehingga jika NJOP naik drastis justru akan menimbulkan gejolak baru,” paparnya.

Penerapan NJOP juga dikatakannya setiap wilayah punya zona tanah berbeda-beda, sehingga setiap wilayah walaupun berdekatan belum tentu punya NJOP yang sama. Semisal Jalan Pemuda, pada bagian jalan protokol dan pemukiman di belakang berbeda sesuai zona tanah yang telah diatur oleh Bapenda Berau.

“Kita terakhir menaikkan NJOP itu 2023, maka secara bertahap baru bisa melakukan kajian kenaikan NJOP kembali pada 2025 mendatang,” ungkapnya.

Saat ini sendiri, Bapenda Berau masih melakukan kajian untuk menentukan formulasi kenaikan NJOP namun pembayaran PBB masyarakat tidak naik. Sehingga dalam transaksi jual beli akan mengandalkan NJOP terbaru, namun pembayaran PBB tidak baik dengan drastis. “Kami masih cari formulasinya ini seperti apa nanti,” ujarnya.

Konsep yang dipaparkannya adalah dengan memberikan stimulus kepada masyarakat yang membayar PBB. Misalnya satu wilayah mengalami kenaikan NJOP sehingga PBB yang dibayarkan naik 10 kali lipat. Dengan stimulus itu, pembayaran PBB diharapkan tidak naik begitu saja.

“Jadi bayar PBB-nya tetap, namun kita nanti akan dapat dari BPHTB yang mengacu pada NJOP,” terangnya.

Sehingga Pemkab Berau akan mendapatkan pemasukan lebih dari transaksi jual beli tanah yang NJOP-nya sudah naik melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Karena untuk transaksi jual beli itu mereka setidaknya akan mengacu pada NJOP, di situ peluang kita terima pendapatan bertambah,” jelasnya. (sen/sam)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Gali Potensi PAD Transportasi Air, Pemprov Kaltara Evaluasi Pendataan Pajak Kendaraan di Atas Air

Gali Potensi PAD Transportasi Air, Pemprov Kaltara Evaluasi Pendataan Pajak Kendaraan di Atas Air

Sekprov Denny Harianto minta seluruh objek pajak teridentifikasi presisi demi dukung pembangunan daerah.

Kontribusi PAD Terhadap APBD Kaltara Turun Jadi 41 Persen Sekprov Sebut Ketergantungan Tinggi

Kontribusi PAD Terhadap APBD Kaltara Turun Jadi 41 Persen Sekprov Sebut Ketergantungan Tinggi

Hadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltara optimalkan PAD dan kejar APBN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer