Long Laai Minta Jembatan, DPUPR Akan Pastikan Status Kawasan

TANJUNG REDEB – Sejumlah usulan pembangunan jembatan untuk mempermudah akses masyarakat banyak disampaikan pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Salah satu di antaranya Kepala Kampung Long Laai, Kecamatan Segah, Martinus.
Dikatakannya, masyarakat kampungnya sangat memerlukan jembatan gantung. Sebab dari 13 kampung yang ada, hanya Long Laai yang terletak di seberang sungai serta tidak bisa dilalui menggunakan jalur darat.
“Tetap menyeberang sungai. Ibaratnya seperti Tanjung Redeb ada dua jembatan, yaitu jembatan Sambaliung dan jembatan Gunung Tabur,” jelasnya.
Dirinya berkeinginan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung, jembatan penghubung ke kampungnya harus dibangun. Supaya kegiatan masyarakat bisa meningkat dengan akses yang lebih representatif.
“Itulah (jembatan, red) yang harus direalisasikan untuk kami,” harapnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Benny Sepriady Panjaitan, menerangkan tahun ini dari program kerja yang dijalankan di bidangnya, untuk pembangunan jembatan hanya lanjutan pembangunan Jembatan Muara Lesan.
“Dan itupun, kami baru melanjutkan pembangunan abutmennya saja. Tidak sampai pada fisik jembatan,” terangnya, Kamis (7/3). Sehingga tahun anggaran 2024 belum ada pekerjaan pembangunan jembatan.
Ia menghimpun seluruh usulan dan keinginan masyarakat di Segah untuk dibangun jembatan. “Kami catat, melalui tim sudah mencatat usulan-usulan itu,” ujarnya.
Lanjut Benny, pembangunan jembatan di wilayah Segah, khususnya kepada kampung-kampung yang mengusulkan masih akan dilakukan tahapan-tahapan sesuai aturan yang ada. Di antaranya melakukan pemeriksaan clear and clerance dari lahan yang dimaksud.
“Segah dan Kelay ini kan punya ciri banyak KBK-nya, sehingga kami perlu cek itu,” ujarnya.
Jika masalah lahan selesai, maka nantinya bisa diusulkan pembangunan jembatan sesuai kebutuhan masyarakat. Dirinya berharap masyarakat bisa memaklumi dan bersabar menunggu semua proses bisa dilaksanakan.
“Pada prinsipnya kami siap, tentu harus memenuhi unsur-unsur dasarnya seperti status kawasan,” pungkasnya. (sen/arp)



