
TANJUNG REDEB – Sampah alat peraga kampanye wajib dikelola secara khusus, agar tak membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Berau Suhardi.
Ia mengatakan, dalam pesta demokrasi, APK yang digunakan terdiri dari bahan-bahan yang perlu dipilah. Termasuk kertas, kayu, kain, dan plastik, untuk mempermudah proses daur ulangnya. Sampah APK tersebut termasuk timbunan sampah yang sifatnya spesifik.
Dikatakannya, sebelum dipilah, sampah-sampah tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk dipisahkan yang bisa didaur ulang ataupun tidak bisa. Hal Itu sesuai dengan arahan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor 3 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Timbul dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.
“Sampah itu sifatnya spesifik, jadi harus dipilah lagi mana yang bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali,” ungkapnya.
Selain itu, sampah yang kebanyakan baliho itu mengandung campuran plastik. Sehingga pihaknya dengan tegas melarang untuk pemusnahan sampah dengan cara dibakar.
Sedangkan, untuk sampah kayu masih bisa dimanfaatkan lagi. Sehingga, jika memang ada yang tidak bisa didaur ulang, sampah tersebut akan berakhir di TPA Bujangga. Yang artinya, semua sampah di TPA dimusnahkan dengan cara ditimbun.
“Berdasarkan laporan dari petugas DLHK yang ikut menertibkan APK, hari pertama mencapai dua truk besar kumpulan sampah kampanye,” bebernya.
Suhardi berharap, ini menjadi perhatian untuk semua pihak agar bisa menjaga lingkungan Kabupaten Berau. Salah satu langkahnya dengan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih.
“Intinya saya ingatkan bahwa sampah bekas pemilu ini bisa dipilah,” harapnya.
Apalagi, kata dia saat ini TPA Bujangga juga daya tampungnya sudah sangat banyak, sehingga perlu adanya pemilahan sampah. “Bukan hanya APK saja, tetapi sampah rumahan juga sudah kita ingatkan agar masyarakat bisa memilah sampah yang multiguna atau tidak,” tandasnya. (aky/arp)

