
TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan Berau terus mengawal perkembangan penanganan pelayanan hemodialisis oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sari menerangkan, saat ini pihaknya sudah melakukan advokasi kepada Kemenko PMK untuk bisa membantu mengupayakan agar bisa memfasilitasi pelayanan cuci darah yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Kami juga membantu advokasi terutama ke pihak Kemenko PMK, untuk bisa memfasilitasi agar permasalahan hemodialisis di rumah sakit bisa teratasi,” terangnya, Senin (5/2).
Hal ini dikarenakan pada kunjungan kerja Kemenko PMK ke Berau beberapa waktu lalu menjadi momen untuk menyoroti hal tersebut. Apalagi Kemenko PMK merupakan Kementerian Koordinator yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi pada lembaga negara yang menangani, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan RI.
“Pihak Kemenko PMK memiliki kewenangan untuk mengkoordinir kementerian/lembaga terkait agar dapat menangani permasalahan khusus yang sifatnya darurat,” ujarnya.
Selain itu, Dinkes Berau juga berupaya memberikan dukungan kepada RSUD dr Abdul Rivai sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), sehingga Dinkes selain sebagai pembina pada RSUD dr Abdul Rivai, juga terus berupaya menguatkannya.
Terpisah, Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nia Reviani menuturkan, saat ini Kemenko PMK tengah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait layanan cuci darah di RSUD dr Abdul Rivai.
Salah satu langkah yang akan segera dilaksanakan adalah koordinasi lintas instansi, untuk membahas mengapa pelayanan cuci darah di RSUD dr Abdul Rivai hingga saat ini belum terlindungi dengan BPJS Kesehatan.
"Jadi dalam waktu dekat, di pekan ini akan segera dilakukan rapat koordinasi untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” terangnya, Senin (5/2).
Adapun beberapa instansi yang akan diundang adalah Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan Pusat, BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, BPJS Kesehatan Berau, Dinkes Kalimantan Timur, Dinkes Berau, RSUD Abdul Rivai Berau dan Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) Pusat, dan Pemprov Kalimantan Timur.
“Rapat koordinasi tersebut untuk memberi dukungan percepatan pelayanan hemodialisis sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.
Selain itu, pada rapat koordinasi tersebut untuk melengkapi pemantauan parsial yang dilakukan Kemenko PMK saat melaksanakan kunjungan kerja di Berau beberapa waktu lalu. Dimana Kemenko PMK mengunjungi dan mendengar penjelasan dari RSUD dr Abdul Rivai dan Dinas Kesehatan Berau, sehingga melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan juga bisa melengkapi laporan sementara yang ada.
“Sehingga laporan apa yang kami dapat selama kunker kemarin bisa saling dilengkapi. Misal adanya rekomendasi Pernefri dan sebagainya,” terangnya.
Upaya ini merupakan tindakan yang diharapkan bisa menjadi langkah percepatan untuk menyempurnakan layanan kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai. Termasuk pelayanan cuci darah yang saat ini belum maksimal. Dikatakan, terdapat setidaknya 80 pasien yang terpaksa untuk melakukan pelayanan cuci darah di luar Berau. “Kita harap ini nanti bisa segera menyempurnakan layanan kesehatan untuk masyarakat Berau. Ini menjadi perhatian kami (Kemenko PMK, red),” pungkasnya. (*/sen/sam)



