BERAU POST – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau mengantisipasi peningkatan volume sampah selama bulan Ramadan hingga saat libur panjang Hari Raya Idulfitri.
Peningkatan tersebut diperkirakan didominasi oleh sampah rumah tangga, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama bulan puasa.
Sekretaris DLHK Berau, Masrani mengatakan, lonjakan sampah pada periode Ramadan memang hampir terjadi setiap tahun.
Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, terutama kebutuhan pangan untuk berbuka puasa dan sahur.
Ia menyebut, sebagian besar sampah yang dihasilkan merupakan sampah rumah tangga.
Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung lebih tinggi selama Ramadan dibandingkan hari biasa.
“Memang akan ada peningkatan sampah saat Ramadan, apalagi menjelang libur Lebaran. Tapi mayoritas sampah rumah tangga. Karena orang bulan puasa biasanya lebih banyak konsumsi pangan, tingkat konsumtifnya tinggi,” ujarnya, katanya (10/3).
Dijelaskannya, pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan edaran terkait pengurangan sampah plastik yang ditandatangani langsung oleh bupati Berau.
Edaran tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Namun, penanganan sampah tetap harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Salah satu langkah paling mendasar adalah membiasakan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak awal.
“Kalau bicara roadmap pengelolaan sampah itu dari hulu, tengah sampai hilir. Jadi memang harus dimulai dari hulunya dulu. Dari memulai memilah sampah, itu sudah tersosialisasi,” jelasnya.
Sebagai salah satu langkah sederhana untuk mendukung pemilahan sampah, Masrani mendorong pemasangan eco bin di berbagai tempat.
Tempat sampah khusus tersebut berfungsi untuk mengumpulkan sampah plastik yang masih memiliki nilai ekonomis.
Ia menyebut, eco bin dapat ditempatkan di berbagai instansi, seperti kantor pemerintahan, kecamatan, hingga sekolah. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi indikator bahwa pemilahan sampah telah berjalan.
“Langkah paling sederhana adalah semua dinas, kecamatan, maupun sekolah memasang eco bin. Indikator pemilahan sampah salah satunya dapat dilihat dari seberapa penuh eco bin tersebut,” katanya.
Masrani menambahkan, pengadaan eco bin tidak harus selalu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan dari pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas tersebut.
Apabila pemilahan sampah sudah berjalan dengan baik, masyarakat akan semakin memahami bahwa sampah plastik memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali.
Beberapa eco bin diketahui telah dipasang di sejumlah fasilitas umum di wilayah perkotaan. Di antaranya, seperti di kawasan Taman Cendana dan di sekitar Lapangan Batiwakkal.
Selain itu, DLHK juga mendorong perusahaan untuk berpartisipasi membantu penyediaan eco bin hingga ke wilayah kampung.
Dari tempat pengumpulan tersebut, sampah plastik nantinya dapat disalurkan ke bank sampah induk untuk dikelola lebih lanjut.
Diakui, dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) terdapat sejumlah kampung yang mengusulkan pengadaan eco bin.
Usulan tersebut tetap ditampung oleh pemerintah daerah meskipun kemampuan anggaran DLHK masih terbatas.
Ia berharap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau dapat mengambil peran dalam mendukung pengelolaan lingkungan melalui program CSR yang dimiliki.
“Perusahaan sebenarnya memiliki program CSR atau pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang bisa didorong adalah di bidang lingkungan,” pungkasnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi