BERAU POST – Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Kabupaten Berau masih menjadi persoalan yang belum berhasil diselesaikan dengan tuntas.
Selain sarana dan prasarananya, keterbatasan tenaga juga kesehatan menjadi tantangan yang harus segera dicarikan solusinya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie, mengaku penyediaan tenaga kesehatan (nakes) yang memadai di kampung-kampung terpencil bukan perkara mudah.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta fasilitas pendukung yang terbatas, kerap menjadi pertimbangan tersendiri bagi nakes untuk bertahan dalam jangka panjang.
“Sebagian besar tenaga kesehatan yang bertugas di kampung masih muda. Ini tentu menjadi semangat tersendiri, tapi saat mereka mulai berkeluarga, menjaga jumlah nakes yang cukup untuk pelayanan menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya kepada awak Berau Post, kemarin (22/2).
Menurutnya, semangat para nakes muda patut diapresiasi karena bersedia ditempatkan di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Namun dalam perjalanannya, kebutuhan pribadi dan keluarga sering kali memengaruhi keberlanjutan penugasan.
Situasi ini membuat Dinkes harus terus melakukan penyesuaian, agar pelayanan dasar kesehatan tidak terganggu.
Di sisi lain, pembenahan fasilitas kesehatan (faskes) juga tetap berjalan secara bertahap.
Lamlay menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, perbaikan faskes di PKM Tepian Buah telah dilaksanakan pada tahun 2024 lalu.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan di wilayah kampung.
“Jadi memang secara bertahap kita benahi agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” jelasnya.
Pihaknya juga memperkuat koordinasi lintas wilayah kerja puskesmas. Untuk pelayanan di Kampung Punan Mahakam misalnya, pihaknya akan mengarahkan kepala PKM Long Laai agar memberikan perhatian khusus karena kampung tersebut masuk dalam cakupan wilayah kerjanya.
“Kami juga akan mengarahkan kepala PKM Long Laai untuk Kampung Punan Mahakam, karena memang itu masuk di wilayah kerja mereka,” katanya.
Penguatan koordinasi ini dinilai penting, agar tidak terjadi kekosongan pelayanan di lapangan.
Dengan komunikasi yang intens antarPKM dan instansi, distribusi tenaga maupun penanganan kebutuhan yang mendesak menurutnya tentu dapat segera direspons.
Lamlay tidak menampik bahwa akses transportasi juga menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan di kampung terpencil.
Beberapa wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau perjalanan darat dengan waktu tempuh yang cukup panjang. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas tenaga kesehatan serta distribusi logistik medis.
Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memastikan masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Berbagai keterbatasan yang ada, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan dasar bagi warga.
“Kita ingin pelayanan tetap berjalan. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat di wilayah terpencil tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Ke depan, Dinkes Berau akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga dan fasilitas di setiap kampung.
Pembenahan secara bertahap akan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan kemampuan anggaran daerah.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, juga menekankan pentingnya menambah layanan kesehatan yang memadai di daerah pedalaman.
Ia menyebut, keberadaan layanan rawat inap di puskesmas akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan medis cepat tanpa harus menunggu rujukan ke rumah sakit. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi geografis yang sulit dan transportasi yang terbatas di beberapa kampung.
Selain fasilitas, ia juga menyoroti keterbatasan tenaga medis dan sarana penunjang, seperti ambulans, yang masih minim di wilayah Kelay dan Segah.
“Kondisi ini sering menyulitkan masyarakat saat membawa pasien dalam keadaan darurat. Tidak jarang warga meminta bantuan DPRD untuk mencarikan kendaraan agar pasien bisa segera mendapatkan perawatan,” ujar Elita.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu menjadikan peningkatan layanan kesehatan pedalaman sebagai prioritas. Menurutnya, langkah ini tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang ketersediaan tenaga medis yang memadai agar pelayanan dapat berjalan optimal.
Dengan begitu, akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah pedalaman dapat lebih merata dan cepat, terutama ketika menghadapi kasus darurat.
“Harapannya, warga di Kelay dan Segah tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, dan pemerintah daerah bisa memastikan setiap kampung mendapatkan perhatian yang setara,” tutupnya. (aja/sam)