TANJUNG REDEB – Dinas Sosial (Dinsos) Berau menaruh perhatian besar pada pembenahan sistem data penerima manfaat.
Agar penanganan kemiskinan di Berau semakin optimal. Sebab, akurasi data dianggap menjadi titik awal untuk menyalurkan program yang benar-benar menyentuh kelompok rentan.
Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi menegaskan, perbaikan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas.
Pendataan dilakukan secara rutin dengan melibatkan aparatur kampung dan kelurahan.
“Validasi data ini sangat krusial. Kalau kami mau bantu, kami harus tahu dulu siapa yang memang berhak dibantu. Salah data, bisa salah sasaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, masalah data sering menjadi sumber kekeliruan dalam distribusi bantuan sosial.
Tidak sedikit warga yang sebenarnya masih mampu, tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, yang benar-benar membutuhkan justru luput dari perhatian.
Proses pembaruan data ini juga berkaitan dengan berbagai program sosial yang sedang berjalan.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga pemberdayaan lewat Kelompok Usaha Bersama (Kube). Semua program itu, kata dia, hanya bisa efektif bila menyasar target yang tepat.
Selain pembaruan data, pihaknya juga menyiapkan strategi jangka panjang lewat penguatan ekonomi lokal. Tapi ditegaskannya, data tetap jadi yang utama.
“Bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan, semuanya itu akan percuma kalau yang dapat bukan orang yang tepat. Makanya kami benahi dulu dari hulunya,” tuturnya.
Diakuinya, pendataan bukan perkara mudah. Dibutuhkan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif dari Ketua RT, lurah atau kepala kampung hingga masyarakat.
Ia pun mendorong agar kampung dan kelurahan aktif dalam memverifikasi kondisi warga secara berkala.
“Perangkat kampung paling tahu kondisi riil warganya. Makanya keterlibatan mereka dinilai sangat penting,” katanya.
Ke depan, pihaknya akan menjajaki penggunaan sistem digital yang lebih baik untuk mempercepat proses pemutakhiran data.
“Upaya ini juga sejalan dengan arahan Pemkab Berau dalam membangun tata kelola bantuan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(aja/arp)
Editor : Nurismi