Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tekankan Pencegahan Korupsi, Bupati Minta Sinergi dan Perubahan Budaya

B
Penulis: Beraupost❯
IKUTI RAKOR: Bupati Berau Sri Juniarsih saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Hotel Novotel, Balikpapan.
IKUTI RAKOR: Bupati Berau Sri Juniarsih saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Hotel Novotel, Balikpapan.

BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan upaya pencegahan korupsi di daerah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penindakan hukum.


Advertisement

Melainkan pemberantasan korupsi harus ditempuh melalui pendekatan sistemik sekaligus perubahan budaya birokrasi.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya formalitas atau penindakan. Lebih dari itu, perlu pendekatan sistemik dan kultural,” sebutnya.

“Korupsi harus dicegah sejak dari hulu, mulai dari perencanaan, proses anggaran, hingga implementasi kegiatan melalui sistem yang transparan, berbasis teknologi, dan partisipatif,” sambungnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (10/9).

Advertisement

Sri Juniarsih juga mengungkapkan, tantangan pemberantasan korupsi di Kabupaten Berau tidak hanya menyangkut sistem, tetapi juga budaya organisasi dan pemahaman etika pelayanan publik.

Karena itu, pemerintah daerah disebutnya terus berupaya mendorong perbaikan tata kelola, memperkuat akuntabilitas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya pencegahan akan lebih optimal jika dilakukan bersama-sama. Pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, pelaku usaha, masyarakat sipil, media massa, KPK, maupun aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang sama,” ucapnya.

Advertisement

Rakor yang digelar KPK tersebut mengangkat tema sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas korupsi.

Hadir langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo, serta Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudi menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari visi Kaltim menuju generasi emas 2045. “

Mustahil kita mencetak generasi emas kalau masih terbelenggu praktik KKN,” katanya.

Ia menambahkan, kepala daerah harus menjadi teladan integritas, pimpinan OPD wajib menjaga akuntabilitas, dan ASN harus hadir dengan semangat melayani.

Melalui forum ini, seluruh kepala daerah di Kaltim diharapkan mampu memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, serta mengambil langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. (sen/adv/arp)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Gandeng Kejaksaan, Pemkab Berau Perkuat Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Terlantar

Gandeng Kejaksaan, Pemkab Berau Perkuat Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Terlantar

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas tegaskan komitmen menjamin identitas kependudukan hingga akses pendidikan anak.

Dorong Kemandirian Ekonomi Kampung, Pemkab Berau Perkuat Kapasitas Manajerial Pengurus BUMK

Dorong Kemandirian Ekonomi Kampung, Pemkab Berau Perkuat Kapasitas Manajerial Pengurus BUMK

Asisten I Setkab Berau Hendratno minta pengurus BUMK membaca peluang pasar dan kelola usaha profesional.

Diperjuangkan Lintas Generasi Selama 14 Tahun, Masyarakat Adat Bajau Tanjung Batu Tagih Rumah Adat

Diperjuangkan Lintas Generasi Selama 14 Tahun, Masyarakat Adat Bajau Tanjung Batu Tagih Rumah Adat

Ketua Adat Rory Syahrizal minta izin bangun mandiri jika pemerintah daerah belum sanggup merealisasikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer