Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Berau Minta Kakam Perhatian KPM

B
Penulis: Beraupost❯
Bupati Berau, Sri Juniarsih. (IZZA/BP)
Bupati Berau, Sri Juniarsih. (IZZA/BP)

BERAU POST – Program Koperasi Merah Putih (KPM) kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.


Advertisement

Selain sebagai instruksi presiden, keberadaan KPM juga erat kaitannya dengan pengelolaan Dana Desa yang akan digelontorkan ke kampung.

Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan, kepala kampung (kakam) harus memastikan KPM berjalan sesuai aturan.

Dana Desa tidak boleh digunakan untuk program yang tidak bermanfaat bagi warga, melainkan harus diarahkan untuk mendukung usaha bersama melalui koperasi.

Advertisement

“Ekonomi masyarakat harus berputar dengan baik. Dana Desa yang ditransfer harus digunakan sesuai kebutuhan warga. KPM bisa menjadi wadah agar pemanfaatannya lebih jelas dan terukur,” ungkapnya.

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) ditegaskannya harus tetap transparan.

Setiap hambatan di lapangan diminta segera dikonsultasikan, sebab seluruh alokasi dana akan diaudit oleh inspektorat. “Dengan begitu, jika ada kekeliruan bisa segera diluruskan,” ujarnya.

Advertisement

Hingga Agustus ini, tercatat sebanyak 109 KPM sudah terbentuk di Kabupaten Berau.

Kehadiran koperasi ini menjadi syarat penting dalam pencairan Dana Desa tahap kedua, sesuai aturan Kementerian Keuangan.

Setiap kampung maupun kelurahan yang ingin menerima dana tahap selanjutnya wajib memiliki akta notaris pembentukan KPM.

Selain Dana Desa, pembiayaan KPM juga didukung melalui perbankan dengan plafon pinjaman maksimal Rp 3 miliar dan tenor hingga enam tahun.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga disiapkan sebagai penjamin apabila terjadi gagal bayar.

Menurut Sri, dengan adanya KPM, pengelolaan Dana Desa bisa diarahkan lebih produktif. Koperasi dapat menjadi wadah usaha bersama di tingkat kampung, mulai dari pertanian, usaha kecil menengah, hingga sektor pariwisata.

“Yang penting adalah manfaatnya kembali ke masyarakat. KPM jangan sampai hanya berdiri secara administratif, tapi harus mampu menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar rencana bisnis KPM tidak tumpang tindih dengan unit usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Keduanya diminta berjalan seiring sesuai kapasitas masing-masing.

“Kalau dikelola dengan bijak, Dana Desa bisa menopang usaha koperasi, sementara KPM memberi kepastian bagi warga untuk mendapatkan akses permodalan, pemasaran, hingga kemitraan,” ungkapnya.

Pemkab Berau, melalui Diskoperindag, juga menyiapkan pendampingan bagi seluruh KPM.

Mulai dari penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hingga pelaporan rutin agar penggunaan dana tetap sesuai ketentuan.

“Dana Desa dan KPM pada dasarnya saling menguatkan. Kita ingin memastikan seluruh anggaran yang masuk benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (aja/adv/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

Sesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah, Alokasi Dana Kampung Berau 2027 Diprediksi Mengalami Penurunan

Sesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah, Alokasi Dana Kampung Berau 2027 Diprediksi Mengalami Penurunan

Kadis DPMK Tenteram Rahayu sebut prioritas anggaran fokus pada siltap aparatur kampung dan operasional.

Pastikan Program Pembangunan Tepat Sasaran, DPMK Berau Dorong Pemkam Lebih Cermat Kelola Anggaran

Pastikan Program Pembangunan Tepat Sasaran, DPMK Berau Dorong Pemkam Lebih Cermat Kelola Anggaran

Kepala DPMK Tenteram Rahayu ingatkan alokasi dana kampung wajib berorientasi pada kebutuhan riil warga.

Alokasi Dana Kampung di Berau Mengalami Penurunan Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Daerah

Alokasi Dana Kampung di Berau Mengalami Penurunan Akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran Daerah

Bupati Sri Juniarsih sebut dana kampung turun drastis sementara dana karbon jadi sumber tambahan warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer