
BERAU POST — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Minerba, mencapai lebih dari 400 persen.
Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro mengatakan, pihaknya fokus menerapkan langkah teknis untuk memastikan perhitungan pajak dilakukan secara akurat dan adil.
Ia mengungkapkan, pihaknya melakukan pengambilan sampel lapangan secara cermat sebagai dasar penetapan harga patokan.
“Tim teknis kami turun langsung untuk mengambil sampel bahan seperti pasir, batu, atau material non-logam lainnya. Sampel ini menjadi representasi dari tiap jenis MBLB yang ada di PPU,” jelas Hadi, Kamis (14/8).
Metode pengambilan sampel tersebut dirancang agar dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Variasi lokasi, kualitas, dan jenis material turut diperhitungkan sehingga harga patokan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan nilai jual rata-rata pada mulut tambang.
Setelah diambil, sampel diuji dan dianalisis untuk menentukan nilai pasar riil.
Berdasarkan hasil uji tersebut, Bapenda menetapkan harga patokan per satuan volume atau ton yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan Nilai Jual Hasil Pengambilan (NJHP), sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak MBLB.
“Sampel diambil dari seluruh lokasi produksi MBLB yang ada di empat kecamatan, meliputi pasir, batuan, tanah urug, dan tanah liat,” ungkap Hadi.
Langkah ini terbukti berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Realisasi Pajak MBLB di PPU saat ini menjadi yang tertinggi dibanding jenis pajak daerah lainnya, yakni mencapai Rp3.983.758.309 atau 483 persen dari target yang hanya Rp825.000.000.(adv/arp)
