
BERAU POST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), H Seno Aji membuka Konsultasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Dokumen Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan/ IPP dan Revisi Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Plan/BSP) sebagai bagian dari FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund) di Samarinda, Kamis (7/8).
Wagub Kaltim, Seno Aji menegaskan, komitmen Kalimantan Timur terhadap pembangunan hijau dan rendah emisi telah dimulai jauh sebelum adanya Program FCPF-CF.
Kaltim telah mengembangkan kebijakan dan aksi nyata menuju ekonomi hijau, termasuk melalui Green Growth Compact (GGC).
“Selain itu, untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tetap terjaga dengan baik, kami telah memasukkannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti dokumen RPJMD/RPD sampai ke tingkat perangkat daerah teknis dalam bentuk dokumen renstra/renja,” kata Wagub.
Provinsi Kaltim dijelaskannya selalu mendukung pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas adat untuk mempercepat pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat.
Termasuk forum-forum khusus telah difasilitasi oleh pemerintah provinsi bagi kepentingan masyarakat adat.
Hal ini diperlukan guna memastikan akuntabilitas dalam pembangunan di tingkat tapak dan ini telah bergulir sejak awal-awal terbentuknya Provinsi Kaltim.
Dalam pelaksanaan program ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan dibantu sejumlah mitra pembangunan yang ada di Kalimantan Timur.
Saat ini sedang menyelesaikan revisi dokumen rencana pembagian manfaat (benefit sharing plan) dan dokumen perencanaan masyarakat adat (indigenous peoples plan) untuk program East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program yang didukung oleh FCPF-CF.
Sebagai bentuk komitmen menjalankan proses yang transparan, sambung Wagub, Pemprov Kaltim telah mempublikasikan kedua dokumen tersebut (disclosure) sejak 17 Juli 2025.
“Hal itu dilakukan demi memastikan bahwa publik mempunyai cukup kesempatan untuk mengetahui secara menyeluruh informasi yang terkandung pada dokumen-dokumen tersebut. Serta mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan pada saat penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik,” terangnya.
Turut Hadir Direktur Mobilisasi Sumber Daya Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup RI Irawan Asaad, Project Direktur Program FCPF-CF BPD DLH Joko Pramono, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad.
Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Prof Daddy Ruhiyat, Project Director Program FCPF-CF BPDLH Irhandy Joko Pramono.
Selain itu juga hadir Project Director Program World Bank Indonesia – Timor Leste Effrian Muharrom, Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltim H Iwan Darmawan.
Tampak juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah kabupaten-kota se-Kaltim, perwakilan desa dan kelurahan, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta undangan lainnya. (mar/sul/ky/adv/arp)



