Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minimal 20 Persen Dana Desa, Dialokasikan untuk Program Pangan lewat BUMDes

B
Penulis: Beraupost❯
OPTIMALISASI BUMDES: Suasana Rapat Koordinasi BUMDes membahas optimalisasi peran BUMDes dalam program ketahanan pangan desa, (31/7) lalu. (DISKOMINFO KUKAR UNTUK BERAU POST)
OPTIMALISASI BUMDES: Suasana Rapat Koordinasi BUMDes membahas optimalisasi peran BUMDes dalam program ketahanan pangan desa, (31/7) lalu. (DISKOMINFO KUKAR UNTUK BERAU POST)

BERAU POST – Sejumlah perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pemangku kepentingan melaksanakan Rapat Koordinasi BUMDes di Balai Pertemuan Umum Desa Loa Duri Ilir, Kamis (31/7) lalu.


Advertisement

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa DPMD Kutai Kartanegara, Poino dan Penggerak Swadaya Masyarakat, Hendra Madan.

Dalam pemaparannya, Poino menegaskan bahwa BUMDes memiliki fungsi strategis yang melampaui sekadar entitas bisnis.

“BUMDes merupakan instrumen penting dalam membangun kemandirian desa secara ekonomi. Pengelolaannya harus disiapkan dengan baik dan didukung pemahaman regulasi yang tepat,” ujarnya.

Advertisement

Potensi BUMDes dinilai besar untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Namun, kata Poino, keberhasilan itu hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pengurus, pemerintah desa, dan pendamping teknis.

“BUMDes diberi ruang untuk menjadi pelaksana kegiatan ketahanan pangan di desa, baik melalui pengelolaan pertanian lokal, pengolahan hasil tani, maupun distribusi bahan pangan,” jelas Poino.

Advertisement

Rakor ini juga menjadi ajang sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa.

Sesuai regulasi, minimal 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

Melalui Keputusan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025, alokasi tersebut dapat digunakan sebagai penyertaan modal ke BUMDes.

Dengan payung hukum yang jelas dan dukungan pendampingan, BUMDes berpeluang berkembang dari unit usaha sederhana menjadi motor penggerak ketahanan pangan desa.

Meski ada penyesuaian anggaran akibat Instruksi Presiden tentang penghematan belanja pemerintah, DPMD Kukar memastikan pembinaan tetap berjalan.

“Kita pilih lokasi-lokasi yang memang membutuhkan perhatian lebih, agar dampaknya terasa langsung oleh desa dan masyarakat,” tutur Poino.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pembinaan tak harus menjangkau semua wilayah sekaligus, melainkan fokus pada desa yang memiliki potensi dan tantangan nyata, sehingga hasilnya lebih terukur dan berkelanjutan.(adv/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

700 Tenaga Kerja Terserap, Geliat Tanjung Santan Mulai Terasa di Daratan Kukar

700 Tenaga Kerja Terserap, Geliat Tanjung Santan Mulai Terasa di Daratan Kukar

Aktivitas ekspor di Tanjung Santan kembali menggeliat, serap tenaga kerja lokal dan gerakkan ekonomi Kukar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer