Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

17 Agustus, Peluncuran Kartu Penajam Cerdas

B
Penulis: Beraupost❯
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor. (DISKOMINFO PPU UNTUK BERAU POST)
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor. (DISKOMINFO PPU UNTUK BERAU POST)

BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan peluncuran program Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang direncanakan akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, pada 17 Agustus 2025.


Advertisement

Bupati PPU, Mudyat Noor menyampaikan, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi orang tua siswa, khususnya bagi peserta didik baru di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tadi sudah mempresentasikan Kartu Penajam Cerdas. Kami sedang membahas teknis implementasinya, termasuk mekanisme penyaluran agar tidak tumpang tindih dengan program nasional seperti KIP, BOSNAS, dan BOSDA,” ujar Mudyat, ditemui usai Rapat Paripurna DPRD PPU, Senin (28/7).

Ia menegaskan, peluncuran KPC masih dalam tahap rencana dan akan disesuaikan dengan kesiapan administrasi, termasuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukumnya.

Advertisement

“Rencananya kami luncurkan pas 17 Agustus. Tapi ini masih rencana ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana karena memang ini butuh Perbup. Kami lagi coba sisipkan anggarannya supaya bisa segera dimulai,” katanya.

Program KPC akan menyasar sekitar enam ribu siswa baru dari kelas 1 SD dan kelas 7 SMP.

Bantuan yang diberikan berupa dana tunai sebesar Rp 600 ribu per siswa per tahun, yang ditujukan untuk membantu pembelian perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, dan alat tulis.

Advertisement

Dengan adanya program ini, Pemkab PPU berharap kesenjangan akses pendidikan bisa ditekan dan para siswa dapat menjalani proses belajar dengan lebih baik tanpa terkendala masalah ekonomi.

Ia juga mengingatkan Disdikpora untuk memastikan agar tidak ada lagi pungutan atau beban lain kepada siswa di sekolah.

“Tadi saya tegaskan juga di rapat, sekolah tidak boleh lagi membebani siswa dengan tarikan-tarikan dalam bentuk apa pun, dengan alasan apa pun,” tegas Mudyat.(adv/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

Sambut Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Bupati PPU Tanda Tangani BAST Lahan Kemendikdasmen

Sambut Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Bupati PPU Tanda Tangani BAST Lahan Kemendikdasmen

Bupati PPU Mudyat Noor tandatangani BAST lahan dengan Kemendikdasmen untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer