
BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
Salah satu buktinya adalah dengan digelarnya soft opening Mal Pelayanan Publik (MPP) mini, yang dilaksanakan sebagai tahapan awal sebelum peresmian secara penuh atau grand launching.
Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan, hadirnya MPP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan layanan satu pintu atau one stop service.
Yang tidak hanya efisien, tapi juga memberikan kemudahan dan efektivitas bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Keberadaan MPP ini tidak sekadar mengikuti tren. Tapi bagian dari pelaksanaan amanat regulasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Permenpan-RB Nomor 92 Tahun 2021. Karena itu, kami ingin MPP di Kabupaten Berau bisa segera berjalan optimal,” ungkapnya.
Di tahap soft opening ini, dilakukan uji coba sistem dan pelayanan sebagai bagian dari evaluasi. Setelahnya, seluruh komponen akan dipersiapkan secara matang sebelum peluncuran penuh.
Sri Juniarsih juga menegaskan, MPP Berau tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan, termasuk dalam mendukung iklim investasi daerah.
"Saya berharap, agar MPP dapat segera terlaksana dengan menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan, yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Pemkab Berau memiliki tekad kuat untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan dukungan SDM profesional yang mampu memanfaatkan teknologi digital.
“Kami berharap momentum ini menjadi titik awal penguatan pelayanan publik di Berau. Teruslah melayani dengan sepenuh hati, karena pelayanan adalah inti dari tugas kita sebagai abdi masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran mengatakan, MPP bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol transformasi pelayanan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Ia menyebut, MPP merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Ini wujud nyata komitmen kita bersama. Pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi jadi tujuan utama. Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dari seluruh sistem yang ada,” katanya.
Sebanyak 16 instansi akan bergabung dalam pelayanan MPP, mulai dari unsur pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga perbankan dan lembaga lainnya.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan sekaligus memudahkan akses masyarakat dalam satu tempat. (aja/adv/sam)



