Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bendung Lawe-Lawe PPU Butuh Kepastian Anggaran

B
Penulis: Beraupost❯
Dewas Perumda AMDT PPU, Nicko Herlambang. (KPG)
Dewas Perumda AMDT PPU, Nicko Herlambang. (KPG)

BERAU POST — Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang, menegaskan bahwa pembangunan Bendung Lawe-Lawe sejatinya bukan menjadi bagian langsung dari tugas Dewas.


Advertisement

Meski demikian, ia menilai proyek ini merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus terus diupayakan penyelesaiannya.

“Artinya memang ini kebutuhan nyata masyarakat yang harus kita pikirkan bersama,” ujar Nicko, Kamis (17/7).

Ia menjelaskan, proyek bendung ini telah lebih dulu dikerjakan oleh pemerintah kabupaten sebelum ada wacana pelibatan pemerintah pusat.

Advertisement

Dalam pertemuan antara Bupati PPU Mudyat Noor, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Doddy Hanggodo, Pemkab sempat mengusulkan agar sisa pekerjaan bisa ditanggung lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun menurut Nicko proses ini tidak mudah. Mengingat sebagian proyek sudah dikerjakan daerah.

“Kalau proyek sudah setengah jalan dikerjakan oleh pemda, biasanya tidak mudah pemerintah pusat mengambil alih. Padahal, biayanya sangat besar,” jelasnya.

Advertisement

Paralel dengan pertemuan tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) juga sudah melakukan peninjauan lapangan.

Hasilnya, BWS mengirim surat permintaan sejumlah dokumen teknis sebagai syarat kajian lanjutan.

Dokumen yang diminta antara lain studi kelayakan (feasibility study), detail engineering design (DED), laporan pelaksanaan konstruksi, laporan pengawasan, hingga sertifikasi bendung.

“Beberapa data sudah kami serahkan ke teman-teman BWS untuk menindaklanjuti permintaan itu. Mereka juga mensyaratkan audit dari BPKP agar bisa menilai seberapa besar progres terhadap rencana total pembangunan bendung ini,” terangnya.

Menurut asesmen awal dari BWS, biaya penyelesaian Bendung Lawe-Lawe diperkirakan mencapai Rp 200 hingga Rp 250 miliar. Nilai ini jauh di atas kapasitas fiskal daerah jika harus ditanggung sendiri melalui APBD.

“Kalau nanti terpaksa harus dilanjutkan lewat APBD, maka perlu duduk bersama antara Pemda dan DPRD. Karena anggaran sebesar itu tidak mungkin dikerjakan dalam satu tahun anggaran,” kata Nicko.

Ia menekankan pentingnya kepastian sumber anggaran sebagai syarat utama agar proyek bendung ini bisa segera dilanjutkan dan diselesaikan.

“Harapan kita, penyelesaian bendung ini bisa mendapat kepastian dulu, anggarannya dari mana,” pungkasnya. (adv)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer