
BERAU POST - Di tengah semangat kebersamaan memperingati Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, terselip upaya serius pemerintah kabupaten dalam memperkuat tata kelola keuangan di tingkat desa.
Salah satu bentuknya adalah pemberian penghargaan kepada desa-desa dengan pengelolaan keuangan terbaik, berdasarkan evaluasi atas kinerja mereka.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengungkapkan, pemberian penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari sistem pembinaan dan pemacu peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa.
“Kami memberikan penghargaan kepada desa-desa yang mencapai kriteria pengelolaan keuangan terbaik. Itu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengesahan anggaran yang semuanya tepat waktu,” jelasnya, Minggu (20/7).
Tak hanya ketepatan waktu, salah satu indikator penting lainnya adalah penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah desa.
Arianto menekankan bahwa transaksi nontunai menjadi bagian dari agenda besar Pemkab Kukar dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
“Kami inginkan semua transaksi di desa berjalan secara digital dan transparan. Maka transaksi non-tunai jadi salah satu kriteria utama dalam penilaian kami,” ujarnya.
Upaya ini juga didukung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) online.
Menurut Arianto, semua tahapan pengelolaan keuangan desa di Kukar kini diarahkan untuk dilakukan melalui sistem Siswades, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
“Jadi seluruh proses itu harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui Siswades, kami ingin semua desa naik kelas,” tuturnya.
Pemberian penghargaan tersebut dilakukan bersamaan dengan rangkaian kegiatan pencanangan BBGRM di Kecamatan Kota Bangun.
Selain menjadi ruang edukasi dan partisipasi warga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menegaskan kembali komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa, baik dari aspek sosial kemasyarakatan maupun tata kelola anggaran.(adv/arp)
