Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Kaltim Verifikasi SOP Layanan Publik

B
Penulis: Beraupost❯
MUTU LAYANAN: Verifikasi SOP Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik oleh Diskominfo Kaltim pada Perangkat Daerah/Biro/RSUD Provinsi Kaltim di Balikpapan, Senin (21/7). (DISKOMINFO KALTIM UNTUK BERAU)
MUTU LAYANAN: Verifikasi SOP Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik oleh Diskominfo Kaltim pada Perangkat Daerah/Biro/RSUD Provinsi Kaltim di Balikpapan, Senin (21/7). (DISKOMINFO KALTIM UNTUK BERAU)

BERAU POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perangkat daerah.


Advertisement

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga mutu layanan menjelang berakhirnya era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan digantikan dengan sistem Pemerintahan Digital (Pemdi) mulai 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kaltim, Fery mengungkapkan, meskipun SPBE akan berakhir tahun ini, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen mempertahankan dan bahkan meningkatkan Indeks SPBE. Tahun 2024, Kaltim berhasil meraih indeks 3,79 dengan kategori Sangat Baik.

“Meskipun tahun ini SPBE terakhir digunakan, kami tetap optimalkan layanan. Target kami, minimal tidak ada penurunan indeks,” jelas Fery ditemui saat kegiatan Verifikasi SOP Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik pada Perangkat Daerah/Biro/RSUD Provinsi Kaltim di Balikpapan, Senin (21/7).

Advertisement

Pranata Komputer Ahli Madya ini menambahkan, penilaian Indeks SPBE 2025 akan dimulai Agustus mendatang. Sementara itu, transisi ke Pemdi dinilai cukup menantang karena adanya perubahan indikator yang lebih menekankan pada outcome, dibandingkan SPBE yang fokus pada input dan output.

“Pemdi menuntut hasil nyata dari layanan, bukan hanya prosesnya. Maka, perlu ada penyesuaian besar, bahkan secara nasional diprediksi indeks awal Pemdi akan mengalami penurunan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, Diskominfo Kaltim juga menargetkan inventarisasi seluruh SOP layanan yang telah masuk dalam RPJMD, serta identifikasi SOP teknis masing-masing perangkat daerah. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas mutu layanan saat sistem pemerintahan berganti.

Advertisement

Kegiatan verifikasi SOP ini diikuti oleh sejumlah OPD, termasuk Bappeda, BPKAD, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. (KRV/adv/arp)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Buka Forum Konsultasi Publik DP3AKB, Sekda Bontang Dorong Layanan Responsif Kebutuhan Warga

Buka Forum Konsultasi Publik DP3AKB, Sekda Bontang Dorong Layanan Responsif Kebutuhan Warga

Sekda Sony Suwito tekankan pentingnya keterbukaan dan kualitas pelayanan bagi perempuan serta anak

Atasi Blankspot Kawasan Wisata Maratua, Diskominfo Berau Terus Pacu Perluasan Jaringan Internet

Atasi Blankspot Kawasan Wisata Maratua, Diskominfo Berau Terus Pacu Perluasan Jaringan Internet

Kabid Aptika Rahmatia sebut infrastruktur digital vital dukung layanan publik dan promosi pariwisata.

Usulkan 1.200 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu ke BKN, Wali Kota Bontang Tegaskan Bentuk Perhatian

Usulkan 1.200 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu ke BKN, Wali Kota Bontang Tegaskan Bentuk Perhatian

Surat usulan resmi telah ditandatangani demi berikan kepastian kerja serta dukung layanan publik daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer