Program RLH Berau 2025 Terkendala Data: 46 Unit Rumah Layak Huni Menanti Verifikasi Penerima!

BERAU POST – Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Berau tahun anggaran 2025 masih berproses untuk direalisasikan.
Hal ini disebabkan proses verifikasi dan kelengkapan data calon penerima manfaat yang masih belum rampung.
Pejabat Fungsional Pelaksana Pranata Izin Tinggal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau, Yulius LW menyampaikan, hingga awal Juli ini, pihaknya masih menunggu pengajuan data nama-nama calon penerima manfaat dari pihak kelurahan dan kampung yang menjadi sasaran program.
“Data dari kelurahan dan kampung belum lengkap, sehingga belum bisa kami lanjutkan ke tahap verifikasi lapangan,” terangnya belum lama ini.
Hingga saat ini, ia mengatakan masih ada sejumlah kelurahan dan kampung, khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, yang belum menyerahkan proposal dan daftar nama penerima BSPS.
Untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya akan segera turun ke lapangan guna melakukan sosialisasi langsung kepada aparat kelurahan dan masyarakat.
“Kami akan lakukan sosialisasi pelaksanaan BSPS, baik kepada penerima yang sudah terverifikasi, maupun calon penerima yang datanya masih diverifikasi di lapangan,” jelasnya.
Untuk tahun ini, pembangunan RLH akan tetap mengacu pada rencana awal, yakni sebanyak 46 unit rumah yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Tabalar, dan Talisayan. Anggaran yang disiapkan dalam APBD Murni 2025 sebesar Rp 1,4 miliar.
Yulius merinci, Kecamatan Tanjung Redeb menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni 30 unit yang tersebar di enam kelurahan, masing-masing mendapat alokasi lima unit.
Sementara Kecamatan Tabalar akan mendapat tujuh unit yang dipusatkan di Kampung Tabalar Muara, dan sembilan unit lainnya berada di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan.
“Setiap unit rumah akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 32 juta, yang terdiri dari Rp 28 juta untuk material dan Rp4 juta untuk ongkos kerja atau tukang,” sebutnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih menyatakan, program RLH adalah salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apalagi persoalan infrastruktur tidak hanya soal jalan, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar, termasuk pemukiman yang layak.
“Pemerintah berkomitmen menyediakan rumah layak huni bagi warga yang tidak mampu. Ini penting agar seluruh masyarakat bisa merasakan pelayanan yang merata dan tidak ada lagi yang tertinggal di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.(sen/arp)



