Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tetapkan Kode Etik Baru, Rapat Paripurna Ke-20 DPRD Kaltim

B
Penulis: Beraupost❯
PARIPURNA: Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6). (HUMAS DPRD KALTIM UNTUK BERAU POST)
PARIPURNA: Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6). (HUMAS DPRD KALTIM UNTUK BERAU POST)

BERAU POST — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6).


Advertisement

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Advertisement

Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Advertisement

Akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur.

“Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,” ujarnya.

Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan.

Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi, penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika.

“Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat.

Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner.

Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut.(adv/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Wakil Ketua Komisi I Agus Suwandy menilai persyaratan administrasi hingga DED proyek masih perlu dilengkapi.

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle menilai persoalan pembagian pendapatan tidak bisa diselesaikan sepihak.

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Sabaruddin Panrecalle menegaskan DPRD Kaltim mendukung pembangunan namun menolak prosedur yang melompati aturan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer