Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komitmen Transparansi dan Raih WTP dari BPK

B
Penulis: Beraupost❯
PERKUAT KOMITMEN: Bupati PPU Mudyat Noor memaparkan pemanfaatan anggaran 2024 saat rapat paripurna. (DISKOMINFO PPU UNTUK BERAU POST)
PERKUAT KOMITMEN: Bupati PPU Mudyat Noor memaparkan pemanfaatan anggaran 2024 saat rapat paripurna. (DISKOMINFO PPU UNTUK BERAU POST)

BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.


Advertisement

Hal ini ditegaskan dalam rapat paripurna DPRD PPU yang digelar pada Senin (23/6).

Bupati PPU, Mudyat Noor secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

“Penyampaian Raperda ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Mudyat dalam pidatonya.

Advertisement

Ia menambahkan, sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban APBD harus disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ditetapkan maksimal tujuh bulan setelahnya.

“Karena itu, kami harap raperda ini menjadi prioritas pembahasan,” tegasnya di hadapan anggota DPRD.

Dalam kesempatan yang sama, Mudyat juga mengumumkan capaian membanggakan pemerintah daerah, yaitu diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Advertisement

“Capaian ini tentu menjadi pemicu sekaligus pemacu bagi kita semua. Jangan berpuas diri. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jaga dan tingkatkan,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pencapaian tersebut, mulai dari legislatif, perangkat daerah, hingga pejabat pengelola keuangan daerah.

Sekaligus juga menyoroti peran Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan.

“WTP ini bukan tujuan akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kita semua harus terus bekerja dengan maksimal, menjaga integritas,” pungkasnya.

Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat.

Seluruh anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah hadir untuk mengikuti proses penyampaian Raperda sekaligus mendengar laporan capaian kinerja keuangan yang disampaikan langsung oleh kepala daerah.

Dengan penyampaian Raperda ini, Pemkab PPU berharap proses evaluasi dan penetapan dapat berjalan tepat waktu.

Serta menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.(adv/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

Dukung Rencana Layanan Trans Berau Asal Tak Bebani APBD, DPRD Minta Dishub Matangkan Kajian Rute

Dukung Rencana Layanan Trans Berau Asal Tak Bebani APBD, DPRD Minta Dishub Matangkan Kajian Rute

Inisiatif tarik anggaran dari pemerintah pusat dinilai sangat bagus guna bantu akses warga pedalaman.

Cegah Kesalahan Administrasi Keuangan, BKAD Kaltara Perketat Fungsi Pembinaan dan Pengendalian

Cegah Kesalahan Administrasi Keuangan, BKAD Kaltara Perketat Fungsi Pembinaan dan Pengendalian

Setiap tahapan pengelolaan APBD didorong agar terbuka, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan publik.

Belanja Perubahan APBD Berau 2026 Naik Jadi Rp3,94 Triliun, Pemkab Fokus Kebutuhan Pokok Mendesak

Belanja Perubahan APBD Berau 2026 Naik Jadi Rp3,94 Triliun, Pemkab Fokus Kebutuhan Pokok Mendesak

Pemkab dan DPRD Berau sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026. Belanja daerah tembus Rp3,94 T untuk program prioritas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer