Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat Tim Indeks Demokrasi Indonesia 2025

B
Penulis: Beraupost❯
KELOMPOK KERJA: Rapat Tim Indeks Demokrasi Indonesia yang diinisiasi Badan Kesbangpol Kaltim Ruang Rapat Kersik Luway, Jembatan Karidor, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/6). (DISKOMINFO UNTUK BP)
KELOMPOK KERJA: Rapat Tim Indeks Demokrasi Indonesia yang diinisiasi Badan Kesbangpol Kaltim Ruang Rapat Kersik Luway, Jembatan Karidor, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/6). (DISKOMINFO UNTUK BP)

SAMARINDA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Tim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat Kersik Luway, Jembatan Karidor, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/6)


Advertisement

Rapat tersebut dibuka Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, serta perwakilan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim dan instansi vertikal lainnya.

Dalam keterangannya, Ahmad Firdaus Kurniawan menyampaikan, Tim IDI merupakan salah satu kelompok kerja yang menjadi wujud nyata dari demokrasi, melalui peran dan kontribusi elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan penerapan nilai-nilai demokrasi di daerah.

“Perkembangan Indeks Demokrasi di Kalimantan Timur sejak tahun 2019 telah menjadi salah satu indikator kinerja yang dihitung dan dijadikan sasaran oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Advertisement

Ia menambahkan bahwa hasil rapat ini akan ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
Menurut Ahmad Firdaus, aspek-aspek yang menjadi indikator dalam penyusunan IDI mencakup kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas demokrasi.

Ketiga aspek tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Kesbangpol, melainkan juga membutuhkan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“OPD yang terlibat dalam kelompok kerja IDI ini diharapkan dapat berperan sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperkuat demokrasi di daerah,” jelasnya.

Advertisement

Ia juga menekankan nilai IDI menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kepala daerah. Nilai tinggi menunjukkan kualitas penerapan demokrasi dan keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (hend/dfa/adv/arp)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Titik Panas Terbanyak di Kaltim, Pemkab Berau Minta Sektor Swasta Bantu Penanganan Karhutla

Titik Panas Terbanyak di Kaltim, Pemkab Berau Minta Sektor Swasta Bantu Penanganan Karhutla

Bupati Berau Sri Juniarsih soroti 277 titik panas dan minta dukungan BBM serta armada perusahaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer