Perbarui Data Spasial Daerah: Pemkab PPU Gandeng PT Quancons Forensik Indonesia

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat langkah strategisnya dalam mewujudkan pembangunan berbasis data melalui pemutakhiran informasi geospasial.
Komitmen ini diwujudkan lewat penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan PT Quancons Forensik Indonesia terkait pemutakhiran data fotogrametri wilayah PPU, di Ruang Rapat Bupati, pada Rabu (28/5).
Penandatanganan ini disaksikan sejumlah pejabat daerah dan perwakilan perusahaan, menandai dimulainya kolaborasi dalam penyediaan data spasial yang akurat dan terkini sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor mengapresiasi dukungan PT Quancons yang mengalokasikan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kegiatan pemetaan ini.
Sekaligus menegaskan pentingnya memiliki satu peta terpadu atau one map data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Dengan adanya one map data, kita dapat menata kewilayahan secara lebih terukur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memantau kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan,” ujar Mudyat.
Direktur Utama PT Quancons Forensik Indonesia, Muhammad Arif Rifai menuturkan, perusahaan berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui teknologi pemetaan modern. Serta menargetkan proyek ini rampung dalam 3 hingga 4 bulan ke depan.
“Kami berharap hasil pemetaan ini bisa dijadikan base map dalam pengelolaan tata ruang dan mendukung berbagai sektor pembangunan lainnya,” ungkap Arif.
Ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
Kesepakatan kerja sama ini meliputi serangkaian kegiatan mulai dari survei lapangan, pembuatan peta fotogrametri, analisis data spasial dan GIS, hingga ruang-ruang kolaborasi lain yang akan disepakati bersama.
Biaya pelaksanaan proyek ini akan ditanggung bersama sesuai analisis kebutuhan dan regulasi yang berlaku.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU, Zulkhoir menilai langkah ini sangat strategis bagi efektivitas layanan pertanahan, termasuk dalam proses penerbitan sertifikat kepemilikan tanah.
“Pemetaan ini akan sangat membantu penataan administrasi pertanahan, menjadikan layanan kami lebih cepat dan akurat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar menyoroti pentingnya data kewilayahan yang valid dalam konteks strategis PPU yang sebagian wilayahnya akan masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dengan adanya kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap dapat membangun sistem informasi wilayah yang modern, terintegrasi, dan berbasis data.
Hal ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di tengah dinamika transformasi wilayah menuju IKN.
“Data spasial yang akurat sangat penting untuk memastikan batas wilayah jelas dan mendukung perencanaan kebijakan nasional ke depan,” jelas Tohar.(adv/arp)
