Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Kukar Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-Turut

B
Penulis: Beraupost❯
WTP: Bupati Kukar Edi Damansyah menerima laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2024 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto. (DISKOMINFO KUKAR UNTUK BERAU POST)
WTP: Bupati Kukar Edi Damansyah menerima laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2024 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto. (DISKOMINFO KUKAR UNTUK BERAU POST)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menorah prestasi.


Advertisement

Secara berturut-turut, untuk ke tujuh kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

LHP atas LKPD tahun 2024 ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) Mochammad Suharyanto kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, Jumat (23/5) kemarin di Auditorium Nusantara BPK Kaltim Samarinda bersama para kepala daerah serta DPRD kabupaten dan kota lainnya.

Kepala BPK Kaltim Mochammad Suharyanto, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini WTP. Pun ia tetap menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Advertisement

“Opini ini harus jadi pemicu perbaikan sistem pengendalian intern. Jika ada fraud yang terungkap nanti, tanggung jawab ada di pemda,” tegasnya.

Suharyanto menegaskan bahwa seluruh entitas memperoleh opini WTP. Namun, hal ini tidak serta-merta menutup celah adanya temuan ketidaksesuaian administrasi atau potensi kecurangan di masa depan.

“WTP bukan jaminan kesempurnaan, melainkan penilaian kewajaran laporan keuangan. Masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Advertisement

Meski ditemukan sejumlah masalah seperti pembayaran ganda, ketidakpatuhan Perpres Nomor 33/2020 tentang Honorarium Pengelola Keuangan, dan Pengelolaan Hibah yang Belum Optimal, temuan tersebut tidak melampaui batas materialitas — nilai kritis yang menentukan dampak temuan terhadap opini.

“Contohnya, ada ketidaktepatan volume pekerjaan atau belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan. Namun, secara keseluruhan, laporan keuangan masih dinilai wajar,” jelasnya.

Untuk ini Suharyanto harap pemerintah daerah segera menindaklanjutinya. Agar tidak menjadi beban diaudit tahun berikutnya.

“Kami berharap tidak ada lagi temuan serupa di tahun anggaran 2025,” pungkasnya.

Bupati Kukar Edi Damansyah turut didampingi Sekda Sunggono, Kepala BPKAD Sukotjo, Kepala Inspektorat Heriansyah dan perwakilan OPD lainnya.

Dalam kesempatan ini pun Edi menyampaikan bahwa prestasi ini menjadi dorongannya bersama jajaran untuk terus bekerja lebih baik.

“Baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan, ini akan terus kami perbaiki. Dan kami harap evaluasi ini akan membuat kami terus mempertahankan opini WTP ini,” harap Edi. (adv/hmd)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer