Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RDP Komisi III DPRD Kaltim dengan PT KPC: Tukar Guling Jalan Nasional

B
Penulis: Beraupost❯


Advertisement

CARI SOLUSI: Unsur pimpinan bersama Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan rapat membahas solusi penggunaan jalan nasional sebagai Crossing Hauling. (DISKOMINFO KALTIM UNTUK BERAU POST)
CARI SOLUSI: Unsur pimpinan bersama Komisi III DPRD Kaltim melaksanakan rapat membahas solusi penggunaan jalan nasional sebagai Crossing Hauling. (DISKOMINFO KALTIM UNTUK BERAU POST)

BALIKPAPAN - Menindaklanjuti persoalan penggunaan jalan nasional sebagai Crossing Hauling Batu bara oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini dihadiri, Wakil Ketua I DPRD Kaltim EktiImenuel, Sekretaris Komisi III Abdurrahman KA, dan jumlah Anggota Komisi III DPRD Kaltim, yakni Jahidin S, Arfan, Abdul Rahman Agus, Sugiyono, Baharuddin Muin, Sayid Muziburrachman, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri, serta Muhammad Samsun

Komisi III juga mengundang pihak terkait yakni Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Dinas PUPR-PERA Kaltim, dan Dinas ESDM Kaltim, serta PT KPC.

Advertisement

Hasilnya, pihak PT KPC telah merencanakan pembuatan jalan umum sebagai pengganti jalan umum yang saat ini digunakan sebagai jalur crossing hauling.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengatakan, pihak KPC telah setuju dan menyampaikan rencana pengalihan jalan nasional sepanjang 12,7 kilometer, dan saat ini proses pengerjaan sudah mulai berjalan.

“Untuk pengerjaan pengalihan jalan ini sudah ada pemenang lelangnya, dan pembebasan lahan sudah mencapai 99 persen. Tinggal izin dari pemerintah pusat untuk tukar guling jalan, yang mana pertukaran aset pemerintah dengan aset PT KPC,” bebernya.

Advertisement

Lebih lanjut, rencana pengalihan jalan segera terealisasi, Komisi III bersama PT KPC akan melakukan pengawalan ke pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

“Agar secepatnya izin itu dikeluarkan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi melewati jalan yang kerap dilalui kendaraan tambang,” jelas Abdulloh.

Ia juga meminta pihak KPC agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengalihan tersebut.

“Tolong buatkan jadwal untuk sosialisasi terkait pengalihan jalan ini, undang semua stakeholder terkait dan masyarakat di Kutim sambil menunggu izin resmi tukar guling dari pemerintah pusat” pungkas Abdulloh. (adv/hms6/arp)

Advertisement
Editor : Nurismi

Artikel Terkait

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Wakil Ketua Komisi I Agus Suwandy menilai persyaratan administrasi hingga DED proyek masih perlu dilengkapi.

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle menilai persoalan pembagian pendapatan tidak bisa diselesaikan sepihak.

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Sabaruddin Panrecalle menegaskan DPRD Kaltim mendukung pembangunan namun menolak prosedur yang melompati aturan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer