
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan enam program unggulan Gratispol.
Salah satunya adalah penyediaan internet gratis di setiap desa. Peluncuran ini dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum), dan Wakil Gubernur, H. Seno Aji.
Program Gratispol Internet akan menjangkau 841 desa di tujuh kabupaten se-Kalimantan Timur.
Gubernur Harum menyatakan program ini merupakan bagian dari inisiatif 100 hari kerjanya bersama Wakil Gubernur H. Seno Aji.
"Sesuai amanah dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kami akan memfasilitasi internet gratis, khususnya di kantor-kantor kepala desa, Puskesmas, dan sekolah agar terkoneksi dengan program digitalisasi," jelas Gubernur Harum di ruang kerjanya, Rabu (23/4).
Dirinya mengakui masih terdapat beberapa desa yang belum terjangkau sinyal (blank spot).
Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengidentifikasi desa-desa.
Berencana membangun jaringan telekomunikasi agar wilayah blank spot menjadi hotspot.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program digitalisasi dan konektivitas bagi seluruh masyarakat.
"Dengan implementasi Gratispol Internet di setiap desa, diharapkan pelayanan publik di kantor desa, sekolah, dan Puskesmas Pembantu dapat berjalan lebih cepat dan efisien," ungkapnya.
"Begitu juga proses pembelajaran daring atau melalui zoommeeting di sekolah-sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat," sambung Gubernur Harum.
Lebih lanjut, Gubernur Harum menekankan, di era digitalisasi ini, internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan pokok.
Melalui program Gratispol Internet, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memfasilitasi desa-desa yang masih mengalami kendala sinyal.
Agar masyarakat di desa dapat semakin maju dan berkembang.
"Melalui program Gratispol Internet, masyarakat di desa-desa dan wilayah perbatasan akan lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung proses belajar dan mengajar," pungkas Gubernur Harum. (*/Adpimprov/adv/arp)
